Sopir Truk dalam Kecelakaan Tol Cipularang Bukan Satu-satunya Pihak yang Salah, Ini Kata Pengamat

TRIBUNWOW.COM - Kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang pada Senin (11/11/2024) banyak mendapat sorotan.

Termasuk, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno yang menyebut jika kesalahan bukan hanya dilakukan oleh sopir truk saja.

Menurut Djoko, kecelakaan beruntun yang melibatkan 19 kendaraan itu juga bergantung pada kebijakan pemerintah.

Baca juga: Penampakan Rumah Sopir Truk Maut Tol Cipularang, Berdinding Bambu hingga Atap Bocor

Kata Djoko, kebijakan pemerintah yang pro terhadap liberalisasi angkutan barang menjadi penyebabnya. 

“Liberalisasi angkutan barang yang semua diserahkan ke mekanisme pasar perlu di tinjau ulang,” pesannya dalam keterangan yang diterima Jumat (12/11/2024). 

Djoko menjelaskan di negara maju mekanisme pasar berjalan, namun masih ada norma-norma batasan, seperti aturan teknis keselamatan kendaraan, regulasi pengemudi dan lain-lain yang dijalankan secara ketat.

Adapun liberalisasai hanya pada pengenaan tarif dengan tetap memenuhi standar.

Namun di Indonesia, liberalisasi di sisi tarif, sementara standar keselamatan dan norma-norma lainnya diabaikan demi kata efisiensi pergerakan biaya.

Hal inilah kata Djoko yang membuat kecelakaan beruntun kembali terjadi melibatkan 19 kendaraan di tol ruas Cikampek-Purwakarta-Padalarang atau Cipularang Km 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (11/11/2024) pukul 15.15 WIB.

 Baca juga: Penampakan Rumah Sopir Truk Laka Maut Tol Cipularang, Tak Layak Huni Berdinding Bambu & Atap Bocor

Menurutnya banyaknya kecelakaan truk di Indonesia saat ini lantaran tata kelola angkutan logistik di Indonesia masih buruk.

Kebijakan keselamatan lalu lintas seringkali berhadapan dengan prioritas lain, seperti menekan harga murah untuk menjaga inflasi tetap rendah. 

Pendekatan ini memiliki risiko besar karena cenderung mengabaikan kebijakan keselamatan dan dapat meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas.

Maka untuk menciptakan keseimbangan, sangat penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan strategi yang bisa menekan inflasi tanpa mengorbankan keselamatan publik, seperti meningkatkan efisiensi transportasi, mengadopsi teknologi ramah biaya, atau memberikan insentif untuk pengembangan infrastruktur yang lebih aman.

Djoko menyebut pemerintah wajib menyelenggarakan sekolah mengemudi untuk semua jenis kendaraan.