Cek Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Bab 6 Halaman 185-189

Jawaban: B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota

9. Perhatikan data berikut!

1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....

A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6

Jawaban: E. 4, 5, dan 6

10. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....

A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: A. Dewan Pertimbangan Agung

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Bab 7 Halaman 211 212

11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....

A. tingkat kesadaran masyarakat rendah
B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
C. kurang tegasnya aparat penagak hukum
D. kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
E. tingkat disiplin masyarakat yang rendah

Jawaban: B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana

12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....

A. penentuan kondisi kritis ekonomi
B. penentuan keadaan darurat negara
C. penentuan anggaran belanja negara
D. penentuan kerja sama multilateral negara
E. penentuan perumusan perpu

Jawaban: C. penentuan anggaran belanja negara

13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....