Berikut Ini 20 Contoh Soal TWK CPNS 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban hingga Pembahasannya

TRIBUNWOW.COM - Latihan soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) jadi satu di antara indikator yang perlu disiapkan peserta CPNS.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan satu di antara tahapan krusial dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tes ini bertujuan untuk menguji pengetahuan para peserta terkait nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk lolos ke tahapan berikutnya peserta harus melewati ambang batas yang ditentukan di tes TWK yakni sebesar 65.

Materi soal  TWK dinilai dengan jawaban benar 5 poin, sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab 0 poin.

Baca juga: Kunci Jawaban 20 Contoh Soal TIU SKD CPNS 2024, Wajib Dipelajari

Mengingat pentingnya TWK, persiapan yang matang sangat dibutuhkan agar peserta dapat mencapai hasil maksimal. 

Di bawah ini, kami menyajikan kunci jawaban dan pembahasan soal-soal TWK untuk membantu peserta meningkatkan pemahaman dan kesiapan menghadapi seleksi dengan percaya diri dan peluang sukses yang lebih besar.

Baca juga: Berikut Ini Contoh 50 Soal TIU CPNS 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban hingga Pembahasannya

1. Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan HAM adalah ...

A. Piagam HAM Indonesia
B. Sumber HAM Indonesia
C. Pedoman pelaksanaan jaminan HAMIndonesia
D. Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
E. Rumusan pelaksanaan HAM

Jawaban :  Dengan Piagam HAM Indonesia tersebut, hak-hak asasi manusia/warga negara Indonesia dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran HAM.(A)

2. Yang menjadi causal final dari Pancasila adalah ...

A. Piagam Jakarta
B. Bangsa Indonesia
C. Warga Negara Indonesia
D. BPUPKI
E. PPKI

Jawaban : Di dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara yang disebut Pancasila. (A)

3. Yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 juni 1945 adalah ...

A. Demokrasi
B. Kekeluargaan
C. Perikemanusiaan
D. Kesejahteraan sosial
E. Kebangsaan

Jawaban : Kekeluargaan merupakan suatu asas dalam bangsa Indonesia yang dilakukan secarra gotong royong dalam musyawarah dan mufakat. (B)

4. Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPR/1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara RI, karena Pancasila merupakan ...

A. Dokumen histori yang luhur
B. Alat pemersatu bangsa
C. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang
D. Landasan perjuangan bangsa
E. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

Jawaban : Berdasrkan TAP MPRS No.XX/Mprs/1966, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. (E)

5. Yang diatur oleh hukum dasar negara adalah ...

A. Susunan organisasi suatu negara
B. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan Negara
C. Menjaga/mengatur hubungan vertikal antara badan-badan negara
D. Menjaga/mengatur hubungan horizontal antara badan-badan Negara
E. Semua jawaban benar

Jawaban : Hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang organ-organ (badan-badan) negara serta hubbunganhubungan baik vertikal maupun horisontal antar organ-organ (badan-badan) negara itu. (E)

6. Yang bukan merupakan dampak/akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A. Konstituante dibubarkan
B. UUDS tidak berlaku
C. Kembali ke UUD 1945
D. Dibentuk DPRS
E. Dibentuk DPAS

Jawaban : Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Konstituante dibubarkan, UUD RI 1950 tidak berlaku, Dibentuk DPAS. Kembali ke UUD 1945(D)

7. Yang bukan merupakan alat-alat perlengkapan MPR adalah ...

A. Pimpinan MPR
B. Badan pekerja MPR
C. Pembantu MPR
D. Komisi MPR
E. Panitia Ad Hoc. MPR

Jawaban : Alat-alat perlengkapan MPR yaitu Pimpinan MPR, Badan pekerja MPR, Komisi MPR, dan Panitia Ad Hoc MPR. (C)

8. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945, yaitu ...

A. Pasal 18
D. Pasal 16
B. Pasal 19
E. Pasal 12
C. Pasal 17

Jawaban : Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden. Pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 17. (C)

9. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang ...

A. Interpelasi
B. Budget
C. Referendum
D. Mosi tidak percaya
E. Angket

Jawaban : TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur mengenai referendum. (C)

10. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah ...

A. Jepang tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia
B. Jepang kehabisan bala tentara yang dihandalkan 
C. Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang
D. Pemimpin Jepang banyak yang gugur
E. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat

Jawaban : Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada Sekutu adalah kedua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hiroshima dibom tanggal 6 Agustuss 1945 dan Nagasaki dibom tanggal 9 Agustus 1945.(C)

Baca juga: 4 Syarat CPNS Bisa Diangkat Menjadi PNS, Apa Saja?

11. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pretama, hasil sidang tersebut adalah ...

A. Mengesahkan UUD menjadi UUD 1945
B. Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakli presiden
C. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional
D. Dibentuknya wakil rakyat yaitu DPR dan MPR
E. A, B, dan C benar

Jawaban : Hasil sidang PPKI tanggall 18 Agustus 1945 adalah: Mengesahkan UUD menjadi UUD 1945, Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional (E)

12. Buku Max Havelaar dikarang oleh ...

A. Van den Bosch
B. Douwes Dekker
C. Raffles
D. Deandles
E. Jp. Coen

Jawaban : Buku Max Havelar dikarang oleh Douwes Dekker/Multatuli (nama samaran). Buku ini menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa.(B)

13. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda adalah ...

A. Mempertahankan NKRI
B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan Wawasan Nusantara
C. Melindungi kekayaan negara Indonesia
D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut
E. Melindungi wilayah kepulauan RI

Jawaban : Segala sumber kakayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik ekslusif negara RI. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia maka pemerintah segera mengeluarkan Deklarasi Djuanda. (C)

14. Untuk mendapakan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ...

A. Peradilan banding dan kasasi
B. Peradilan istimewa
C. Peradilan KKN
D. Peradilan perkara berat dan lebih berat
E. Peradilan khusus

Jawaban : Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi.(A)

15. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali ...

A. Peraturan Pemerintah
B. Keputusan Presiden
C. Keputusan Menteri
D. Peraturan Daerah
E. Undang-undang produk DPR

Jawaban : Mahkamah Agung tidak tidak punya hak untuk menguji peraturan daerah.(D)

16. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung, yang tidak pernah mengalami perubahan adalah ...

A. Bentuk negara
B. Bentuk pemerintahan
C. Corak pemerintahan
D. Lembaga negara
E. Sistem demokrasi

Jawaban : Sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak berubah.(E)

17. Sistem pemerintahan kabinet presidensil ditandai oleh ...

A. Kepala negaranya seorang presiden
B. Presiden merupakan kepala pemerintahan
C. Kedudukan kabinet sederajat dengan parlemen
D. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara
E. Adanya wakil presiden

Jawaban : Pada kabinet presidensial kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. (B)

18. Ada bermacam-macam istilah demokrasi, demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu adalah ...

A. Demokrasi langsung
B. Demokrasi tidak langsung
C. Demokrasi terpimpin
D. Demokrasi liberal
E. Demokrasi Pancasila

Jawaban : Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau dengan kata lain menonjolkan kebebasan individu. (D)

19. Hukum adminstrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, karena hukum administrasi negara adalah ...

A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara
B. Peraturan pelanggaran pegawai negeri
C. Peraturan pemberhentian pegawai negeri
D. Peraturan pengangkatan pegawai negeri
E. Peraturan mengenai tugas pegawai negeri 

Jawaban : Hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara.(A)

20. Proses pembuatan ketetapan MPR tahap II adalah ...

A. Pembahasan rapat paripurna Majelis didahului dengan penjelasan
B. Pembahasan keputusan rapat paripurna Majelis
C. Pembahasan oleh Badan Pekerja majelis terhadap bahan-bahan
D. Pembahasan komisi/panitia Ad Hocterhadap hasil-hasil
E. Pengambilan keputusan oleh rapat  paripurna Majelis

Jawaban : Proses pembuatan ketetapan MPR tahap II adalah pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang ada. (C)

Disclaimer: 

*Soal-soal ini hanyalah contoh sebagai bahan belajar tes CPNS saja, bisa jadi soal-soal yang keluar saat ujian berbeda dengan ini.

(Magang TribunWow.com/Alya Ramadhani 'Abidah)

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News