Berikut Ini 20 Contoh Soal TWK CPNS 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban hingga Pembahasannya

Jawaban : Kekeluargaan merupakan suatu asas dalam bangsa Indonesia yang dilakukan secarra gotong royong dalam musyawarah dan mufakat. (B)

4. Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPR/1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara RI, karena Pancasila merupakan ...

A. Dokumen histori yang luhur
B. Alat pemersatu bangsa
C. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang
D. Landasan perjuangan bangsa
E. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

Jawaban : Berdasrkan TAP MPRS No.XX/Mprs/1966, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. (E)

5. Yang diatur oleh hukum dasar negara adalah ...

A. Susunan organisasi suatu negara
B. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan Negara
C. Menjaga/mengatur hubungan vertikal antara badan-badan negara
D. Menjaga/mengatur hubungan horizontal antara badan-badan Negara
E. Semua jawaban benar

Jawaban : Hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang organ-organ (badan-badan) negara serta hubbunganhubungan baik vertikal maupun horisontal antar organ-organ (badan-badan) negara itu. (E)

6. Yang bukan merupakan dampak/akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A. Konstituante dibubarkan
B. UUDS tidak berlaku
C. Kembali ke UUD 1945
D. Dibentuk DPRS
E. Dibentuk DPAS

Jawaban : Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Konstituante dibubarkan, UUD RI 1950 tidak berlaku, Dibentuk DPAS. Kembali ke UUD 1945(D)

7. Yang bukan merupakan alat-alat perlengkapan MPR adalah ...

A. Pimpinan MPR
B. Badan pekerja MPR
C. Pembantu MPR
D. Komisi MPR
E. Panitia Ad Hoc. MPR

Jawaban : Alat-alat perlengkapan MPR yaitu Pimpinan MPR, Badan pekerja MPR, Komisi MPR, dan Panitia Ad Hoc MPR. (C)

8. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945, yaitu ...

A. Pasal 18
D. Pasal 16
B. Pasal 19
E. Pasal 12
C. Pasal 17

Jawaban : Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden. Pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 17. (C)