Breaking News:

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/SMK Soal Bab 2 Penilaian 3 Halaman 126

Berikutlah Kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas Sepuluh SMA/SMK Kurikulum Merdeka.

Penulis: ElfanNugg
Editor: Elfan Fajar Nugroho
buku.kemdikbud.go.id
Potret PKN kelas 10 SMA/SMK, Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum halaman 126. 

TRIBUNWOW.COM - Simak kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/SMK, Bab 2 Membangun Budaya Taat hukum halaman 126.

Soal ini terdapat pada buku Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/SMK, karya Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni tahun 2021.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan tetap mengerjakan soal-soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci jawaban di artikel ini bisa digunakan sebagai pembanding atau bahan belajar dan mengoreksi saja agar jawaban yang diperoleh sesuai.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP/MTS Soal Tema 1: Kehidupan Sosial dan Lingkungan Sekitar Halaman 52-53

Adapun kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/SMK Kurikulum Merdeka halaman 126.sebagai berikut.

Penilaian 3

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan negara hukum dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang bagi warga negara untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban. Tuliskan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang secara urut!

Jawaban:  Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal hierarki atau tingkatan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain lex superiori derogat legi inferiori. Jelaskan prinsip atau asas tersebut kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan!

Jawaban: Pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, maka peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tujuannya agar peraturan perundangundangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.

Baca juga: Kunci Jawaban Antropologi Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Uji Penguasaan Materi Halaman 56 Nomor 7-15

3. Peraturan daerah (perda) dibagi menjadi perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Jelaskan perbedaan tersebut berdasarkan hierarki dan isi atau muatan yang diaturnya!

Jawaban: Perbedaan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota ialah sebagai berikut:
a) Tingkatan atau kedudukannya, Perda Provinsi berkedudukan lebih tinggi daripada Perda Kabupaten/Kota.
b) Perda Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi.
c) Kewenangan lembaga yang membuatnya.

Jawaban nomor tiga PKN  kelas 10 SMA/SMK
Jawaban nomor tiga PKN kelas 10 SMA/SMK (buku.kemdikbud.go.id)

4. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan, selain itu juga mampu berdisiplin terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Jelaskan pernyataan tersebut!

Jawaban: Bangsa yang besar dan maju ditandai dengan ciri disiplin terhadap aturan dan etika (norma) selain tingkat perekonomiannya yang baik. Dengan perilaku disiplin atau taat hukum berarti meneruskan perjuangan para pahlawan dan para pendiri negara untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur dengan suasana yang tertib dan aman.

5. Jelaskan bagaimana sikap kalian apabila menerima pesan atau informasi yang belum tentu kebenarannya (berita hoaks) melalui media sosial ataupun secara langsung!

Halaman
12
Tags:
kunci jawabanPendidikan PancasilaSekolah Menengah Atas (SMA)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved