Ditanya soal Nasib Orang yang Tak Memilihnya, Prabowo Minta Media Asing Pelajari Sosial Media

TRIBUNWOW.COM - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjawab pertanyaan soal nasib orang yang tak memilihnya.

Hal itu dikatakan Prabowo Subianto saat meladeni wawancara media asing, Al Jazeera, Senin (13/5/2024).

Awalnya, pembawa acara bertanya soal orang-orang yang belum memilihnya di Pilpres 2024.

Baca juga: Kata 2 Pemimpin Negara soal Isu Penambahan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: 34 Kursi Itu Cukup Ideal

"Apa pesan yang ingin Anda sampaikan pada mereka," ujar media Al Jazeera.

Prabowo menyebutkan jika ia tetap akan melakukan janjinya pada siapapun baik yang memilih maupun tak memilih.

"Saya sampaikan bahwa mereka akan lihat. Saya adalah pria yang memegang janji, saya akan buktikan pada mereka," ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan itu menambahkan jika sebelum dirinya bekerja sebagai presiden, banyak yang sudah menyadari janjinya banyak terpenuhi.

"Dan jika kamu mempelajari sosial media banyak yang menyadarinya. Jadi pemilu dalam demokrasi akan ada dialog yang keras, akan ada kritik yang keras."

"Ini adalah bagian dari demokrasi, bagus tapi pada akhirnya saya mendapatkan mandat dan saya akan bekerja untuk rakyat saya bahkan untuk mereka yang tak memilih saya, saya akan melindungi mereka."

Baca juga: 3 Nama yang akan Diajukan ke Prabowo untuk Pilkada DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Dominasi Wanita

Selain soal orang yang tak memilihnya, Prabowo juga berbicara soal Ibu Kota Negara Baru ke Al Jazeera.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan untuk memindahkan ibu kota Indonesia pada dasarnya sudah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno.

“Ide untuk memindahkan ibu kota sebenarnya telah ada sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sejak Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno."

"Dan selalu ada usulan agar ibu kota sebaiknya berada di posisi yang lebih sentral,” jelasnya.

Ia menambahkan, Jakarta saat ini dihadapkan pada sejumlah masalah, termasuk sudah tidak mampu lagi untuk menampung populasi masyarakat yang angkanya mencapai 20 hingga 25 juta orang.

Dalam wawancara itu, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melindungi serta menjamin kesejahteraan masyarakat adat yang berada di IKN.