Nasib Anies setelah Kalah di Pilpres 2024: Peluang Jadi Menterinya Prabowo Tertutup, Ini Penyebabnya

"Tidak punya jabatan di pemerintahan, tidak punya jabatan di parpol, maka sulit bagi Anies untuk bisa eksis kedepan," tuturnya.

Sebab, pada kenyataannya, Ujang menyebut para kontestan pemilihan presiden 2024 adalah orang-orang yang sebelumnya dikenal karena jabatannya.

Politik di Indonesia, kata Ujang, masih berfokus pada kebijakan dan jabatan yang diemban oleh para kontestan.

"Makanya begini, capres-cawapres itu kan yang maju yang punya jabatan, walaupun Anies tidak punya jabatan tapi dia Gubernur DKI sebelumnya, lalu Mahfud MD itu Menkopolhukam, kita lihat Cak Imin Ketua Umum PKB, Wakil Ketua DPR, Gibran Walikota," tutur Ujang.

"Jadi semua dalam konteks untuk bisa eksis di pentas nasional harus punya jabatan di Partai dan luar partai yang bisa menjaga popularitasnya," tandas Ujang.

Baca juga: Kata 5 Parpol soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, dari PAN, NasDem, PKB, PBB, Golkar

Anies Tak Ingin Berandai-andai

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan tidak berandai-andai mengenai peluangnya ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, usai dirinya kalah pada Pilpres 2024.

Hal ini terkait dua partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yakni NasDem dan PKB telah mendeklarasikan dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Saya udah bilang kemarin (soal responsnya jika ditawari kursi menteri), kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab 'tidak', nanti akan dibilang 'emangnya ditawarin?'. Saya bilang 'iya', 'emangnya ditawarin?'," ucap Anies, usai menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad PKS ke-22, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/2024).

Anies menyebut, untuk saat ini, ia akan menjalani situasi yang ada. Namun, Anies menekankan, ia akan meneruskan gagasan perubahan, jika ada kesempatan lain yang didapatkannya.

"Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, ya teruskan," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Anies mengingatkan hal yang menurutnya tak kalah penting, yakni mengenai catatan-catatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu (catatan MK dalam putusan PHPU Pilpres 2024). Kenapa? Akhirnya, nanti berulang terus setiap pemilu," kata Anies.

Menurutnya, berbagai catatan MK mengenai proses Pilpres 2024 tak boleh dilupakan dan sudah seharusnya menjadi bahan koreksi kepemiluan Indonesia.

Ia menyoroti betul isu yang masif diperbincangkan setelah Pilpres 2024 justru malah soal bagi-bagi jabatan, bukan usaha pengoreksian sistem pemilu itu sendiri.