Perbandingan Anggaran Bansos dalam 4 Tahun Terakhir yang Disinggungkan Hakim Arsul Sani di Sidang MK

TRIBUNWOW.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan 4 menteri Kabinet Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Kamis (5/4/2024).

Keempat menteri tersebut datang ke MK selaku pemberi keterangan sesuai dengan permintaan dari kubu tim hukum 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Beda 2 Menteri Jokowi saat Tanggapi Kasus Korupsi Timah, Bingung hingga Minta Jadi Pembelajaran

Sebelum para hakim MK memberikan pertanyaan, para menteri terlebih dahulu menjelaskan soal Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Bantuan Sosial (Bansos) dari masing-masing kementerian.

Menteri PMK Muhadjir Effendy jadi yang pertama menjelaskan soal bansos.

Disusul Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan ditutup oleh Sri Mulyani.

Setelahnya para hakim memberikan pertanyaan pada menteri yang mereka tuju.

Hakim Arsul Sani lalu menanyakan soal besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Perlinsos dan bansos pada Sri Mulyani.

Arsul Sani membacakan APBN yang ditulis dalam UU untuk bansos dari tahun ke tahun.

Baca juga: 4 Menteri Kabinet Jokowi Hadir di Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini, Masing-masing Bawa 2 Anggotanya

Tercatat dari tahun 2020 sebagai awal gambaran dari pandemi Covid-19.

"Saya ingin membandingkan antara UU no.11 tahun 2023 tentang APBN tahun 2024 dan UU nomor 28 tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023," ujar Arsul Sani.

"Mengapa setelah Covid-19 dinyatakan berakhir tetapi Perlinsos termasuk bansosnya itu naik."

Arsul menerangkan jika sesuai UU, APBN tahun 2020, sebanyak Rp 468.2 triliun telah digelontorkan.

"Sebagai gambaran, pada awal Covid-19 tahun 2020, anggaran Perlinsos ini Rp 498 triliun puncak Covid-19 2021, Rp 468.2 triliun," ujar Arsul Sani.

"Kemudian ketika tahun lalu 443.4 triliun 2023, dan ini kembali naik Rp 496.8 triliun."