TRIBUNWOW.COM - Pengacara kubu Prabowo-Gibran, Hotman Paris mengaku tergelitik saat sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4/2024).

Diketahui, sidang sengketa Pilpres 2024 memiliki agenda mendengarkan pembacaan keterangan dari ahli dan saksi kubu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Setelah selesai sidang, Hotman Paris di depan para wartawan mengaku lucu mendengarkan sidang tersebut.

Baca juga: Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke China, 3 Sosok Penting Ini akan Terima Lawatannya

Hal ini menjawab sindiran dari pengacara 01 yang menyebut akan membuat Hotman Paris menangis di persidangan.

"Di awal persidangan ini, kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis, eh tadi saya ketawa-ketawa, lucu semua karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membawa saksi," ujar Hotman Paris.

Pengacara nyentrik itu lalu menjelaskan 2 pernyataan dari ahli dan saksi dari Anies-Muhaimin yang membuatnya tertawa.

"Pertama mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai 40 tahun belum dirubah saat pendaftaran Gibran," kata Hotman Paris.

"Mereka lupa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. dan di pasal 47 UU MK disebutkan putusan MK berlaku sejak diucapkan, jadi enggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU."

Baca juga: AHY Sebut Dapat Mandat dari Prabowo untuk Siapkan Kader Terbaik jadi Menteri, Berapa Permintaannya?

Sementara pernyataan kedua soal Jokowi yang dianggap melanggar Undang-Undang korupsi.

Menurut Hotman Paris seharusnya hal itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

"Yang paling lucu bikin ketawa tadi ahli mengatakan bahwa Jokowi melanggar UU korupsi bansos, melanggar APBN," kata Hotman Paris.

"Bagaimana mungkin MK memutus permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar UU tindak pidana korupsi sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini dan MK tak punya kapasitas menentukan korupsi atau tidak, makanya saya bilang tadi saya ketawa," tuturnya.

Ahli 01

Tim Hukum Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menghadirikan ahli yakni Ekonom Faisar Basri di sidang sengketa Pilpres 2024, Senin (1/4/2024).

Pada kesempatan itu, Faisal Basri menjadi satu di antara 6 ahli yang dihadirkan oleh THN Anies-Muhaimin.

Faisal Basri lalu menerangkan soal politik gentong babi atau pork barrel dalam keterangannya.

Baca juga: Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK, Ini 5 Poin Petitum Ganjar dan 9 Isi Gugatan Anies

Ia menyebutkan jika politik gentong babi kerap digunakan di Amerika Serikat hingga Indonesia.

"Saya ingin mengaitkan dari prespektif teori yang kerap dipakai adalah gentong babi, bahasa Inggris pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat konteksnya berbeda," ujar Faisal Basri.

"Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR baik senat yang ingin terpilih kembali mereka memasukkan proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituenya distrik mereka agar terpilih kembali."

"Sedemikan makin parah membuat sampai ada NGO yang khusus memoloti pork barrel. Tentu konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi sembako, tapi big project, misal jembatan jalan."

Baca juga: Sosok 4 Anak Pengacara Kondang yang Ikut dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Kubu Prabowo Vs Ganjar

Gentong babi yang ada di Indonesia pun berbeda dengan di Amerika Serikat lantaran latar belakang penduduk yang berbeda.

"Secara umum pork barrel di negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatan masih rendah, angka kemiskinan tinggi di Indonesia, penduduk miskin extrem, nyaris miskin, rentan miskin hampir separo," katanya.

"Jadi santapan yang ada di depan mata para politisi karena mereka leih sensitif terhadap pembagian sejenis bansos yang ad-hoc sikapnya."

Bantuan sosial (bansos) digunakan sebagai iming-iming agar terpilih kembali atau menunjukkan pilihan ke paslon tertentu.

Namun, Kementerian Dalam Negeri sudah bersiap agar bansos tak dipakai untuk senjata Pilkada serentak.

Hal ini berbeda dengan Pilpres 2024 yang dianggap masih menggunakan teknik pembagian bansos.

"Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan bansos ini sebetulnya dialami berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan Kemendagri akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan untuk Perda jelang 2-3 bulan Pilkada itu enggak boleh ada bansos, sadar di sini."

"Tapi pertanyaannya Pilkada dibatasi, pemilu tidak. Di sini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun kualitatif," tambah Faisal Basri. (TribunWOw.com)