TRIBUNWOW.COM  - Hubungan PDIP dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak semakin memanas setelah putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.

Terbaru, PDIP melalui sang Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto secara blak-blakan mengaku menyesal dulu mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo 2020 lalu.

Hasto mengatakan para elite PDIP khilaf hingga mendukung Gibran hanya karena melihat kemajuan Indonesia yang dipimpin Jokowi.

Baca juga: Hasto Klaim PDIP Menang 3 Kali Pemilu meski Tanpa Jokowi, Singgung Suara PSI yang Tak Bisa Lolos

"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," ujar Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Namun, kata Hasto, kemajuan Indonesia di era Jokowi ternyata dipicu dengan beban utang yang luar biasa.

"Tetapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini (di era Jokowi) ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar," ujarnya.

Menurutnya, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ucap Hasto.

Sebagaimana diketahui, Gibran bersama Teguh Prakosa diusung PDIP pada Pilkada Solo tahun 2022 lalu.

Namun, dalam Pilpres 2024 Gibran pecah kongsi dengan PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Sementara, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Sentil Jokowi soal Nepotisme

Selain menyentil Jokowi soal utang untuk kemajuan Indonesia, Hasto juga mengkritik presiden terkait nepotisme.

Hasto menilai, setelah sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka di ajang Pilpres 2024, saat ini hampir seluruh keluarga atau orang dekat Jokowi digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

"Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Baca juga: 9 Menteri Disebut oleh Kuasa Hukum Anies-Muhaimin karena Dianggap Ikut Menangkan Prabowo-Gibran

Bahkan, kata dia, untuk menempati posisi jabatan strategis harus mengenal Jokowi sejak menjadi wali kota Solo.

"Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?" ujar Hasto.

Hasto mencotohkan, kabar Marsdya Tonny Harjono akan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Dia mengaggap hal tersebut bernuansa nepotisme. Sebab, istri Tonny merupakan saudara dari Iriana Joko Widodo.

"Sekarang yang menjadi KSAU itu juga menikah sama saudaranya Ibu Iriana, ya Pak Tonny, Marsekal Tonny, itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya Ibu Iriana, dan kemudian jadi saudaranya," ucap Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut, praktik yang terjadi di lingkaran keluarga Jokowi ini adalah bentuk anti-sistem meritokrasi.

"Sehingga ketika segala sesuatunya melihat Indonesia dalam perspektif pengalaman di Solo, maka ini anti terhadap meritokrasi tadi, diperburuk dengan anti terhadap hukum," ungkap Hasto. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sekjen PDIP Kembali Mengkritik: Ternyata Kemajuan Era Jokowi karena Utang yang Sangat Besar, dan Hasto Kembali Sentil Jokowi soal Nepotisme: Jadi Pejabat di Indonesia Harus Kenal Sejak di Solo