Kata Pengamat soal Penyebab PDIP Tak Kunjung Ajukan Hak Angket, Sinyal Bakal Merapat ke Prabowo?

TRIBUNWOW.COM - Mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak kunjung mengajukan hak angket terkait pelaksanaan Pemilu 2024? Ini analisis pengamat politik.

Seperti diketahui, hingga saat ini PDIP belum mengajukan hak angket terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai sikap PDIP yang belum mengajukan hak angket diduga karena masih berupaya menjalin hubungan baik dengan pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Suara 18 Partai Politik yang Disahkan KPU, Hanya 8 Partai yang Lolos Ambang Batas

Menurut Burhanuddin Muhtadi, sebenarnya saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena pemilihan umum sudah selesai.

Akan tetapi, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Baca juga: Beda Perolehan Suara Prabowo di Pilpres 2019 dengan 2024: Dulu Kuasai 13 Provinsi, Kini 36 Provinsi

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat buat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena harusnya kan enggak ada masalah, tapi kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja.

Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.

"Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Perbandingan Suara Hasil Pilpres 2024: Anies-Imin Vs Prabowo-Gibran Vs Ganjar-Mahfud di 38 Provinsi

Berbeda dengan relasi Megawati dan Prabowo, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDIP dan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah akibat persaingan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang berada di titik nadir jadi menyulitkan secara komunikasi politik, tapi secara formal PDI Perjuangan masih menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang memberi semacam komplikasi tersendiri," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan.