TRIBUNWOW.COM - Program makan siang gratis menjadi satu di antara bahasan sidang kabinet paripurna oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024).

Sidang kabinet paripurna itu dihadiri oleh para Menteri Kabinet Jokowi di Istana Negara dan jadi yang perdana setelah momen pencoblosan.

Bahasan program makan siang gratis di sidang kabinet Jokowi pun menuai polemik.

Baca juga: Alasan Program Makan Siang Prabowo-Gibran Dibahas dalam Sidang Kabinet meski Belum Diputuskan KPU

Pasalnya, program itu dicanangkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang belum disahkan oleh KPU RI.

Hingga program itu dibahas, KPU RI belum memberikan pengumuman resmi soal siapa yang jadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Menanggapi hal itu tiga tokoh menganggap bahasan program makan siang gratis tak seharusnya ada di sidang kabinet.

- Mahfud MD

Dikutip dari Wartakota, calon wakil presiden Mahfud MD menilai bahasan itu tak tepat karena masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Mahfud MD, RAPBN 2025 seharusnya masih menjadi program pemerintah Jokowi dan Maruf Amin bukan capres yang belum disahkan.

"Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfud, program itu dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang nantinya masuk dalam pemerintahan baru hasil Pilpres 2024.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," katanya.

Namun, Mahfud tak terlalu mempermasalahkan lantaran hal itu bisa jadi sebatas usulan.

"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," kata Mahfud.

- Jojo Rohi

Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi juga senada dengan Mahfud MD yang menetang bahasan program makan siang gratis.

Menurut Jojo, pembahasan itu tak menghormati proses Pemilu yang saat ini sedang dalam penghitungan oleh KPU RI.

"Presiden tidak menghormati proses hitung berjenjang yang masih sedang berlangsung," kata Jojo dihubungi Senin (26/2/2024).

Selain itu dikatakan Jojo, semestinya KPU dapat mengeluarkan statement untuk semua pihak agar menghormati proses yang masih mereka lakukan.

"Dengan demikian, maka siapapun termasuk presiden tidak boleh melakukan klaim legal-formal sebelum hasil resmi dikeluarkan oleh KPU," tegasnya.

- Ahmad Khoirul Umam

Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menganggap Jokowi seharusnya menunggu pihak penyelenggara pemilu terlebih dahulu.

Hal ini dikatakan Ahmad Khoirul Umam melalui tayangan Kompas TV, Selasa (27/2/2024).

"Ini agak unik karena bagaimanapun dari sisi dinamika politik, per hari ini belum ada satu kesimpulan yang clear dari penyelenggara pemilu baik dari KPU terutama maupun Bawaslu," ujar Ahmad Khoirul Umam.

"Kita masih mencoba untuk mencerna ada dinamika terkait dengan aspek kepemiluan, memang pemerintah sebaiknya menunggu siapa yang jadi pemenang Pilpres per hari ini diumumkan mereka yang punya kewenangan."

Ia meminta Jokowi untuk tak tergesa-gesa seperti apa yang kerap dikatakan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan.

"Pak presiden selalu bilang ojo kesusu, jangan tergesa-gesa seharusnya statement juga kembali ke pemerintahan," tambahnya.

Dikutip dari Antara, Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia menyebut alasan pembahasan program capres tersebut.

Menurutnya pembahasan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus sesuai dengan program presiden terpilih ke depan.

Meski belum ada pengesahan dari KPU RI, Bahlil menyebut jika pembahasan hanya untuk mengantisipasi sebagai asumsi RAPBN 2025.

"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," kata Bahlil.

Saat ditanya apakah sidang tersebut juga membahas program dari capres lainnya, capres menyebut tak mengetahui secara detail.

"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebuat alasan makan siang gratis itu memang harus diperhitungkan.

Baca juga: Hasil Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Dapat Sumbangan 66 persen Suara dari Pendukung Jokowi-Maruf Amin

"Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso mengatakan, pembahasan program makan siang tersebut diperlukan supaya rencana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo terealisasi.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap dia dikutip dari Tribunnews. (TribunWow.com)