Pilpres 2024
Bukan Hasil Pilpres, Pengamat Sebut Hak Angket Bisa Pengaruhi Nasib Jokowi: Potensi Termakzulkan
Apakah hak angket DPR RI bisa membatalkan hasil Pilpres 2024? Begini penjelasan pengamat.
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Wacana hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus bergulir dan ramai dibicarakan masyarakat.
Sebagian di antara mereka bertanya-tanya di media sosial, apakah hak angket DPR RI bisa membatalkan hasil Pilpres 2024 yang sementara ini terlihat dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan quick count?
Rupanya, hak angket DPR RI tidak bisa membatalkan hasil Pilpres 2024.
Akan tetapi, hak angket ini bisa menentukan nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi), apakah tetap bertahan atau termakzulkan?
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat menyoroti wacana hak angket yang awalnya diusulkan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Baca juga: 3 Tokoh Gaungkan Narasi Kecurangan Pemilu dan Hak Angket, Projo: Jangan Terkecoh Ulah Elite Politik
"Hak angket hanya akan mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi."
"Apakah ia turun tahta dengan terhormat atau tidak," kata Dedi, dilansir WartakotaLive.com, Senin (26/2/2024).
Dedi menjelaskan, hak angket yang sedang diwacanakan saat ini merupakan hak atas penelusuran keterlibatan presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah.
Nantinya akan dilihat apakah kebijakan pemerintah memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan untuk mempengaruhi proses pemilu atau tidak.
"Apakah kebijakan itu punya potensi penyalahgunaan kewenangan dan mempengaruhi proses pemilu atau tidak," ujar Dedi.
Kemudian, jika ditemukan presiden melanggar Undang-Undang, maka itu bisa menjadi jalan untuk upaya pemakzulan presiden.
"Jika terbukti presiden ikut campur dalam pengaturan pemilu sebagaimana dilarang UU, maka presiden potensial termakzulkan," ucap Dedi.
Megawati Dikabarkan akan Bertemu JK Matangkan Hak Angket
Wacana hak angket terus bergulir, partai-partai pendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 akan mengajukan hak angket meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo ihwal dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Untuk mematangkan rencana ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan tokoh senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tokoh senior Golkar Jusuf Kalla bukanlah bagian dari agenda Partai Golkar meskipun Jusuf Kalla pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
"Itu kan bukan agenda partai yah. Jadi tidak melibatkan Golkar," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).
Dave menyatakan pihaknya masih menunggu sejauh mana terkait rencana pertemuan Megawati dan JK tersebut.
Dia menekankan, Partai Golkar menolak terkait rencana hak angket mengenai kecurangan pemilu.
"Kita lihat ya, pembahasannya sejauh mana, karena sikap partai sudah jelas dan tegas menolak apapun usaha yang berkaitan dengan hak angket," ujarnya.
Sementara itu, Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus meyakini pertemuan Megawati dengan Jusuf Kalla alias JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Wacana Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Mencuat, Jokowi Dinilai Berupaya untuk Menangkis
Deddy mengatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan.
"Ya pasti (Megawati dan JK) bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).
Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara.
"Dan (bicara) bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan," ujarnya.
Menurutnya, tak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.
"Saya kira tidak hanya Pak JK. Saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini," ucap Deddy.
"Tapi siapa saja dan waktunya, saya enggak ngerti karena saya lagi ngurusin suara di kecamatan di dapil (daerah pemilihan)," ungkapnya menambahkan.
Deddy mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.
"Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Choirul Arifin)(WartakotaLive.com/Junianto Hamonangan)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hak Angket Dinilai Tak Pengaruhi Hasil Pemilu, tapi Tentukan Nasib Jokowi Turun Terhormat atau Tidak
Sumber: Tribunnews.com
Sapa 3 Partai Pendukung Ganjar-Mahfud, Megawati Sebut Tak Ada Koalisi dan Oposisi: Kerjasama |
![]() |
---|
Anies Baswedan Kaget Dirinya Cetak Sejarah dengan Datang ke Agenda Penetapan Presiden Terpilih |
![]() |
---|
Momen Jokowi Kenalkan Prabowo saat Membuka World Water Forum di Depan Para Negara Delegasi |
![]() |
---|
Reaksi 2 Kepala Negara saat Prabowo Kenalkan Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih: Sangat Muda |
![]() |
---|
2 Faktor Penyebab Prabowo dan Megawati Tak Kunjung Bertemu seusai Pilpres 2024 Menurut Pengamat |
![]() |
---|