Ramai Kritik Civitas Akademik untuk Jokowi, Luhut Binsar Sebut Ada yang Mengkoordinasi Semua

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal ramainya civitas akademik yang mengritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dikatakan Luhut Binsar bersama dengan Rosi, Kompas TV, Senin (12/2/2024).

Luhut Binsar mengatakan ada orang yang sengaja mengkoordinasi semua para civitas akademik untuk menyampaikan kritik tersebut.

Baca juga: Kembali Muncul Isu Permintaan Jokowi Bertemu Megawati, Dijembatani Sultan HB X hingga Kata Istana

"Kita tahu juga siapa yang bermain ini, terus terang saja kan bagaimanapun tidak semua steril bisa kita dengar," ujar Luhut Binsar.

Namun, Luhut tak mau menjelaskan dan mengungkap sosok tersebut.

Ia hanya meminta agar rakyat menjalani pemilihan di TPS.

"Kita ikutin jadi kita lihat di bawah rakyat tuh enggak ada yang pusing kok jadi biarin saja kita dengarkan, kita catat nanti kita lihat hasil TPS," ujar Luhut.

"Di TPS itu yang membuktikan kebenaran daripada kerisauan tadi."

Baca juga: Mengapa Menteri PDIP Tak Mundur dari Kabinet Jokowi? Megawati Singgung soal Etika dan Moral

Selain itu, Menko Kemaritiman ini juga tak meminta para kritisi untuk berbicara moral.

Pasalnya ia menganggap kritik tersebut tidak tercermin pada sang kritikus.

"Kita jangan bicara moral lah, kita sudah moralis. Hati-hati jangan sok-sok moralis padahal dia juga enggak punya moral juga. Memang kita enggak bisa dengar, enggak bisa tahu, ya tahulah," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari sejumlah akademisi perguruan tinggi di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari seminggu.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah civitas akademika di lingkungan kampus dengan mengajak serta mahasiswa hingga para alumni.

Pernyataan itu diawali oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku kampus yang pernah membimbing Jokowi.

Dikutip dari Kompas.com, perwakilan civitas akademika UGM, Prof Koentjoro mengaku prihatin dengan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dalam gelaran Pemilu 2024.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

Prof Koentjoro lalu menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga keterlibatan aparat dalam demokrasi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Dalam petisi tersebut juga mengingatkan Presiden Jokowi agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.

Presiden Joko Widodo seharusnya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

Baca juga: Mulai Mahfud MD hingga Ahok, Inilah Deretan Pejabat Pemerintahan Jokowi yang Mundur karena Pilpres

Setelah UGM, Universitas Islam Indonesia juga menyampaikan hal yang serupa.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Rektor UII Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan". "

Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul. (TribunWOw.com)