Hotman Paris hingga Jubir Menhan Bantah Adanya Dugaan Suap dalam Rencana Pembelian Pesawat Mirage

TRIBUNWOW.COM - Kementerian Pertahanan menerima dugaan kasus suap dalam rencana pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5.

Dugaan itu muncul setelah sejumlah pihak menyoroti ada keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam korupsi pembelian pesawat.

Menanggapi dugaan tersebut, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak dan Pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan bantahan, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Sepak Terjang Connie Bakrie yang Sebut Prabowo Hanya akan Jabat 2 Tahun jika Jadi Presiden

Dahnil Anzar mengatakan jika pembelian Mirage 2000-5 tersebut sudah dibatalkan hingga tak ada transaksi jual beli di sana.

"Tidak ada pembelian Mirage 2000-5 sudah dibatalkan dan artinya kontrak tidak efektif karena tidak ada pembelian," ujar Dahnil Anzar dikutip dari Kompas TV.

"Syarat tidak terpenuhi ada keterbatasan fiskal tak punya kemampuan bayar itu. Jadi tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi," tambahnya.

Hotman Paris menambahkan jika dugaan itu hanyalah fitnah untuk Prabowo Subianto.

"Pembelian pesawat Mirage sedangkan itu tidak ada jual beli, berarti tidak ada suap, ini fitnah," tambah Hotman Paris.

Baca juga: Viral Connie Bakri Sebut Skenario Gibran Gantikan Prabowo dalam 2 Tahun, Ternyata Sempat Temui TKN

Dalam dugaan suap itu, Prabowo Subianto juga dikaitkan dengan wanita bernama Eva Kaili yang merupakan anggota parlemen di Uni Eropa.

Wanita itu merupakan anggota parlemen yang melakukan kasus penipuan berskala Internasional dan skandal korupsi di Qatar.

Eva Kaili juga dikaitkan dalam pembelian Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan yang tak terjadi.

"Yang kedua disebutkan pejabat Kemenhan dalam melaksanakan suap bekerja sama dengan Eva Kaili Parlemen dari Uni Eropa. Dikaitkan dengan wanita ini," ujar Hotman Paris.

Namun, kasus itu kembali tak terbukti lantaran Eva Kaili sudah terlanjur masuk penjara sebelum adanya rencana pembelian pesawat tempur.

"Kontrak Mirage ini ditandatangani 31 Januari 2023 sedangkan Eva Kaili terlibat skandal sampai dipenjarakan itu tahun 2022 jadi mana mungkin ada komunikasi apalagi ada keterkaitan," kata Dahnil Anzar.

Diberitakan sebelumnya dari VOA, lebih dari 30 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan di Kementerian Pertahanan.