TRIBUNWOW.COM - Kritikan para akademisi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas ke berbagai universitas di Tanah Air.

Hal ini pun menjadi sorotan publik, termasuk pengamat R Haidar Alwi, yang juga Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI).

Menurut Haidar Alwi, ada gerakan terstruktrur, sistematis dan masif terkait aksi para akademisi tersebut.

Ia pun menilai ada upaya mengacaukan Pemilu 2024 serta men-Soeharto-kan Jokowi di balik aksi para guru besar dari berbagai kampus itu.

Baca juga: Kode PDIP Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi untuk Kembali meski Ahok Sudah Masuk Tim Ganjar-Mahfud

"Ada upaya mengacaukan pemilu dan men-Soeharto-kan Jokowi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif," ujar R Haidar Alwi, Selasa (6/2/2024).

"Gerakan tersebut sengaja memanfaatkan tensi politik jelang pemilu yang memang sudah tinggi."

Dia pun mengaku heran dan patut dipertanyakan dalam waktu 2 minggu sebelum pemilu, puluhan kampus bisa melakukan aksi kompak.

"Kalau memang kritik murni, kenapa baru disampaikan sekarang? Kok bisa kompak?"

"Kenapa harus dimulai 2 minggu sebelum pemilu, saat Prabowo-Gibran di survei akan mampu menang satu putaran? Padahal putusan MK, pendaftaran capres-cawapres dan penetapannya sudah beberapa bulan lalu," tutur R Haidar Alwi.

Baca juga: Perbandingan Mencolok Hasil Survei Capres-Cawapres di Jawa Timur, Kenaikan hingga 20 Persen

Dugaan ini diperkuat dengan adanya upaya konsolidasi di kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk serentak turun ke jalan dengan mengusung slogan Reformasi Jilid 2.

Mahasiswa bahkan membuka peluang memaksa Presiden Jokowi lengser sebelum masa jabatannya habis pada Oktober mendatang.

"Kalau oknum guru besar tadi sebagai propaganda biar keliatan intelek untuk mempengaruhi publik, maka mahasiswa dijadikan ujung tombak untuk eksekusinya," imbuh R Haidar Alwi.

Selain itu, narasi yang digunakan juga hampir sama.

Mereka mencoba menyulut ketidakpercayaan publik terhadap Presiden, pemerintah, lembaga negara, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum agar rakyat terpengaruh dan ikut bergerak.

"Entah itu bergerak untuk mengacaukan pemilu, melengserkan Jokowi atau untuk menggerus suara Prabowo-Gibran yang kemungkinannya akan menang satu putaran. Aparat penegak hukum harus waspada, jangan sampai lengah karena apapun bisa terjadi," ungkap R Haidar Alwi.

Baca juga: 14 Hasil Survei Terbaru Elektabilitas Anies Vs Prabowo Vs Ganjar, Siapa Paling Berpotensi Menang?

Kritikan Para Akademisi untuk Jokowi