TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari sejumlah akademisi perguruan tinggi di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari seminggu.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah civitas akademika di lingkungan kampus dengan mengajak serta mahasiswa hingga para alumni.

Pernyataan itu diawali oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku kampus yang pernah membimbing Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bocorkan Sosok Pengganti Mahfud MD di Menkopolhukam, Bukan dari Anggota Partai Politik

UGM

Dikutip dari Kompas.com, perwakilan civitas akademika UGM, Prof Koentjoro mengaku prihatin dengan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dalam gelaran Pemilu 2024.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

Prof Koentjoro lalu menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga keterlibatan aparat dalam demokrasi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Dalam petisi tersebut juga mengingatkan Presiden Jokowi agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.

Presiden Joko Widodo seharusnya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

Baca juga: Mulai Mahfud MD hingga Ahok, Inilah Deretan Pejabat Pemerintahan Jokowi yang Mundur karena Pilpres

UII

Setelah UGM, Universitas Islam Indonesia juga menyampaikan hal yang serupa.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Rektor UII Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan". "

Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

UI

Universita Indonesia juga menyampaikan kritik terkait situasi Pemilu 2024 di Gedung Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Dalam deklarasi kebangsaan bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali' mereka menilai bahwa Indonesia seperti kehilangan kendali akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesetiaan bangsa," bunyi Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo.

Kemudian dalam deklarasi tersebut juga dijelaskan, bahwa sivitas akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.

Baca juga: Respons Jokowi setelah Pertemuan dengan Mahfud MD yang Mengundurkan Diri, Bandingkan Menteri Lainnya

Unhas

Forum Guru Besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi, Jumat (2/2/2024).

Aksi tersebut dilaksanakan di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024).

Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi yang memimpin deklarasi mengatakan pihaknya perlu mengeluarkan penyataan sikap setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024.

Mereka menyampaikan tiga poin dalam kritik tersebut.

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

"Kedua Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," tegas Prof Triyatni.

Ketiga, Meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

UMY

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga ikut menyampaikan kritik pada Sabtu (3/2/2024).

Akif Klimiyah selaku anggota dewan guru besar UMY mewakili para civitas akademika dari UMY.

"Mendesak Presiden Republik Indonesia menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanakan pemilu 2024 yang jujur dan adil," ujar Akif dikutip dari Kompas TV.

"Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius."

UNPAD

Ketua Senat Akademik Universitas Padjajaran, Ganjar Kurnia beberangan menyampaikan kritik dengan para alumni dan mahasiswa, Sabtu (3/2/2024).

Ganjar menyebut banyak peristiwa belakangan ini yang mencederai demokrasi.

"Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Ganjar.

"Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas intitusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia."

(TribunWow.com/ Tiffany Marantika)