Pertaruhan Erick Thohir Dukung Prabowo-Gibran, Dapat Sentimen Negatif hingga Dinonaktifkan PBNU

TRIBUNWOW.COM - Menteri BUMN Erick Thohir secara terang-terangan memberikan dukungan politik pada paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Aksi Erick Thohir itu bahkan mendapatkan sentimen negatif dari capres lainnya, Anies Baswedan.

Dikutip dari Antara, Anies Baswedan menyarankan agar Jokowi memberi sanksi pada menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tak netral.

Baca juga: Angin Segar Timnas Indonesia Jelang Lawan Vietnam, Erick Thohir Siapkan Bonus di Piala Asia 2023

Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat melakukan kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

"Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu?" tanya Anies Baswedan.

"Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden."

"Kalau ada yang tak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat."

Capres 01 itu menambahkan jika saat ini masyarakat menunggu aksi dari presiden pada pejabat yang tak berlaku netral selama pemilu.

"Kita kasih tau 'hey itu perboden tidak boleh masuk kalo ada tanda perboden' terus kalau ada yang masuk diapain? ya dikasih sanksi, sanksinya apa? ya tilang," katanya.

Baca juga: Khofifah Resmi Gabung TKN Prabowo-Gibran, Nasib Erick Thohir dan Bahlil Dibeberkan Rosan Roeslani

Terbaru, Erick Thohir harus memberikan pertaruhan lainnya untuk mendukung Prabowo Subianto.

Yakni dinonaktifkan dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Kamis (25/1/2024).

Erick Thohir secara resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdan) PBNU.

Tak hanya Erick Thohir, sebanyak 64 orang lainnya di pengurusan PBNU juga dinonaktifkan karena jadi tim sukses maupun calon legislatif.

Erick merupakan pengurus susulan setelah sebelumnya PBNU menerbitkan penonaktifan pada 21 Januari 2024 lalu.

Ketua Umum PSSI itu dinonaktifkan memalui surat bernomor 285a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.