TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal rencana Menkopolhukam Mahfud MD mundur dari jabatannya, Rabu (24/1/2024).

Dikutip dari YouTube Kompas TV, Jokowi menanggapi hal itu saat berada di Terminal Selatan Lanud Hamil Perdanakusuma, Jakarta.

Saat itu, ia juga didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Anggota DPR RI Meutya Hafid dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Baca juga: Fakta Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Alasan hingga Akui Sudah Lama Direncanakan

Jokowi mengatakan menghargai pilihan Mahfud MD jika ingin mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ya itu hak, dan saya sangat menghargai," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menjawab soal menteri yang menjadi peserta di Pilpres 2024.

Sementara saat ini, selain Mahfud MD, menteri Jokowi yang maju di kontestasi Pilpres 2024 adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Jokowi menjawab jika semua sudah ada aturannya soal menteri yang maju Pilpres.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu," tambah Jokowi.

Baca juga: Di Balik Seringnya Kunker Jokowi ke Jawa Tengah Nyaris Samai Kampanye Ganjar di Kandang Banteng

Diberitakan sebelumnya, Calon Wakil Presiden Mahfud MD menyebut akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Selasa (23/1/2024).

Dikutip dari Kompas.com, hal itu dikatakan Mahfud MD saat berada di Semarang dalam agenda kampanye 'Tabrak Prof', Selasa.

Berikut ini sejumlah fakta soal Mahfud MD yang akan mundur dari Menteri Jokowi.

- Alasan

Mahfud MD mengatakan alasan mengundurkan dirinya tersebut sudah dipikirkan sejak lama.

Bahkan, sebelum debat pertama calon presiden dimulai.

Alasannya karena Mahfud MD ingin leluasa membuka data ke publik dan tidak terbebani dengan status Menkopolhukam yang saat ini ia sandang.

"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama, mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya," kata Mahfud MD.

"Sehingga, lebih etis saya membaca data-data kalau saya tidak di pemerintahan," ujar Mahfud.

Baca juga: Perbandingan Hasil Survei Charta Politika Terbaru, Paslon Ganjar-Mahfud Beranjak Naik Pasca-debat

- Unsur Ganjar Pranowo

Pasangan Mahfud MD, calon presiden Ganjar Pranowo mengaku juga telah menyarankan pengunduran diri sang profesor.

Dikutip dari Tribunnews, Ganjar Pranowo menganggap jabatan Mahfud MD akan membuat presepsi ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah.

Terlebih, saat ini hal itu menjadi sorotan di masyarakat.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar.

Capres 03 itu juga mengaku telah mendiskusikan hal tersebut dengan Mahfud MD.

Meski saat itu Presiden Jokowi mengatakan jika pejabat publik tidak pelu mundur, namun Ganjar memikirkan soal conflict of interest.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest."

"Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," kata Ganjar.

Baca juga: Ucapan Ulang Tahun untuk Megawati dari 3 Capres, Anies Beri Pesan Hangat, Ganjar Tumpengan, Prabowo?

- Tunggu Waktu

Saat ini, rencana mundur dari Menkopolhukam itu masih sebatas rencana yang belum dijalankan.

Terkait waktunya, Mahfud MD menyebut akan menunggu waktu yang tepat agar keputusannya tidak menyinggung Presiden Jokowi.

Pasalnya, Jokowi-lah yang sudah memberikan kesempatan untuknya untuk memegang jabatan tersebut.

"Tetapi, pada waktu itu ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi," kata Mahfud.

"Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik," ujar dia.

Kendati demikian, ia menegaskan dirinya tak pernah menggunakan fasilitas negara selama kampanye.

Dia telah membuktikan hal itu selama tiga bulan terakhir dan bermaksud memberi contoh bagi pejabat lainnya.

"Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah, KPU, dan sebagainya. Sehingga saya tidak minta didampingi pejabat apa pun kecuali yang melekat secara hukum," tutur dia. (TribunWow.com/ Tiffany Marantika)