Bupati hingga Wali Kota Ikut Joget Gemoy dalam Video Kampanye Prabowo-Gibran, Termasuk Pelanggaran?

TRIBUNWOW.COM - Kanal YouTube Prabowo Gibran mengunggah lagu kampanye mereka terbaru tertanggal Selasa 16 Januari dan Rabu 17 Januari 2024.

Dua video tersebut dibuat dengan konsep yang berbeda meski diunggah dalam waktu berdekatan.

Pada video Selasa 16 Januari, tertulis judul 'Lagu resmi Prabowo Gibran Paling Pas'.

Baca juga: Prabowo-Gibran Selisih 2 Persen dari Ganjar-Mahfud di Jateng, Ini Hasil Survei Elektabilitas Terbaru

Video kampanye tersebut menggunakan backsound ciptaan Richard Jersey dengan mengubah bagian liriknya.

Dalam video terlihat beberapa visi-misi dari paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ada pula joget gemoy yang kerap dilakukan oleh Prabowo Subianto diperagakan beberapa orang.

Termasuk di antaranya para pejabat pemerintahan yang ikut dalam barisan pendukung Prabowo - Gibran.

Di antararanya, Bupati Kendal Dico Ganinduto bersama sang istri, lalu Wakil Gubenur Jawa Timur Emil Dardak yang juga didampingi sang istri.

Serta Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.

Baca juga: Jawaban Gibran saat Ditanya soal Desakan Mundur sebagai Wali Kota Solo dari PDIP

Momen berjoget gemoy itu juga turut diunggah Bobby Nasution melalui akun TikTok miliknya hingga membuat netizen bertanya-tanya, bolehkah Wali Kota menyatakan dukungan ke paslon secara terang-terangan?

Pasalnya Bobby dan Kahiyang juga terlihat mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan ke paslon 02.

Dikutip dari Kompas.com, Bobby Nasution mengatakan jika dirinya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, Bobby berkilah jika jabatannya sebagai Wali Kota Medan akan segera selesai tahun ini.

"Saya rasa teman-teman paham, saya bukan ASN, saya bukan PNS. Jabatan saya ini enggak kayak yang di sebelah-sebelah," ujar Bobby Nasution.

"Mereka pensiun ada mungkin beberapa puluh tahun. Saya tahun ini pensiun, jabatan saya cuma lima tahun dari 2021, tahun ini selesai."

"Teman-teman juga tahu (wali kota) jabatan politis, tugas saya sebagai Wali Kota Medan saya jalankan," tambahnya.

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama, Nanang Subandi membenarkan pernyataan Bobby Nasution.

Jabatan Wali Kota seperti yang dimiliki oleh Bobby bukan termasuk ASN.

"Jabatan Wali Kota Medan bukan termasuk profesi ASN. Jadi BKN tidak punya kewenangan untuk memberikan komentar perihal tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/1/2024).

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan masing-masing wakilnya merupakan pejabat negara.

Kepala daerah pun berbeda dengan ASN.

Rinciannya, ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sebagaimana ketentuan masing-masing.

PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sementara PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Namun, proses pengangkatan tersebut tidak berlaku untuk jabatan kepala daerah yang termasuk pejabat negara.

Gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus menjalani pelantikan.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara.

Adapun bupati dan wali kota beserta wakilnya dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. (TribunWOw.com)