Umam menilai, pidato Megawati juga seolah mengesankan bahwa PDIP telah memainkan peran sebagai oposisi pemerintah.

“Uniknya, meskipun Megawati protes keras terhadap praktik kekuasaan saat ini, Megawati tetap memilih untuk mengambil sikap aman dan tidak bersikap tegas,” kata Umam.

“Misalnya dengan keluar dari pemerintahan Jokowi, menarik semua kader PDIP dari semua pos menteri, hingga bahkan memecat Jokowi dari PDIP itu sendiri,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Kritikan Megawati

Sebagaimana diketahui, dalam pidatonya di HUT ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024), Megawati menyampaikan sejumlah kritik.

Megawati menyinggung hukum dan kekuasaan saat ini yang menurutnya tidak berjalan baik. Ia tidak ingin hal ini terus menerus terjadi.

"Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja, no, no, and no!” kata Megawati.

Presiden kelima RI itu juga menyentil penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menurutnya sudah bergeser arah karena rakyat gelisah akibat intimidasi oleh aparat.

Ia menyinggung peristiwa penganiayaan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh enam oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Mega tak habis pikir tindakan tersebut dilakukan aparat ke rakyat.

“Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi,” katanya.

Megawati menyebut, Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat.

Oleh karenanya, tak boleh ada segelintir pihak yang merasa memegang kuasa.

“Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, Saudara-saudara, tidak ada sebagian yang merasa berkuasa, kekuasaan itu adalah di tangan rakyat,” lanjutnya dengan nada meninggi.

Baca juga: 7 Hasil Survei Terbaru Capres-Cawapres 2024, Prabowo-Gibran Unggul, Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud?

Rugikan Ganjar?

Sementara itu, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai hubungan PDIP dengan Jokowi kini tak lagi harmonis.

Ia menilai ini mungkin momentum bagi PDIP untuk memperlihatkan bahwa kemenangan di berbagai pemilu tidak terpengaruh dengan elite dan presiden.