Jokowi Bela Prabowo soal Permintaan Anies dan Ganjar Buka Data Kementerian Pertahanan ke Publik

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pembelaan soal permintaan buka data Kementerian Pertahanan.

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan jika data pertahanan negara tak bisa sembarangan dibuka ke ranah publik.

Hal itu adalah permintaan dari capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang mencecar capres Prabowo Subianto dalam debat capres, Minggu (7/1/2024).

Jokowi mengatakan jika data Kementerian Pertahanan itu menyangkut strategi sebuah keberlangsungan negara.

Baca juga: Anies Baswedan Tiru Cara Jokowi di Debat Capres 2019 saat Serang Prabowo, Ungkap Kepemilikan Lahan

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) itu ada yang bisa terbuka, tapi memang banyak yang harus kita rahasiakan," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Presiden menambahkan permintaan pembukaan data itu tidak layaknya sebuah toko yang bisa dinikmati banyak orang.

"Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa. Enggak bisa," katanya lagi menegaskan.

Diketahui, Prabowo Subianto didesak dua capres lain yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam debat capres, Minggu (7/1/2024).

Anies Baswedan serta Ganjar Pranowo kompak mencecar Prabowo Subianto untuk buka-bukaan data di Kementerian Pertahanan.

Namun, Prabowo berkilah mau membuka data Kementerian Pertahanan bukan di ajang debat capres.

Baca juga: Analis Geopolitik Sebut Anies Kurang Mendalami Tema saat Debat Capres, Bagaimana Prabowo dan Ganjar?

Hal itu mendapat tanggapan dari Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah.

Dikutip dari Antara, Prabowo Subianto sejatinya sudah disumpah untuk tak boleh sembarangan membuka data tersebut.

"Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data," ujar Teuku Rezasyah.

Bahkan, tidak semua orang yang bekerja untuk Kementerian Pertahanan bisa membaca data rahasia negara.

"Menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," tambahnya.