Partai Demokrat Masuk Koalisi Indonesia Maju, AHY Punya Peluang Jadi Cawapres Prabowo Subianto?

Lalu ketika ditanya alasan Demokrat bergabung ke KIM, Ujang menilai hanya ada satu alasan yaitu tidak memiliki pilihan lain untuk berkoalisi.

Ujang mengatakan Demokrat tidak mungkin bisa berkoalisi dengan PDIP dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo lantaran masih adanya keretakan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Ya karena tidak ada pilihan, ke PDIP juga tidak mungkin karena hubungan SBY dengan Megawati belum islah, belum rekonsiliasi, maka pilihannya ya hanya ke Prabowo."

"Karena di Prabowo mungkin lebih nyaman dan bisa lebih bebas dalam berkampanye untuk memenangkan Pilpres dan Pileg seperti itu," ujarnya.

Namun, Ujang juga mengatakan ada faktor lain yang membuat Demokrat enggan untuk berkoalisi dengan PDIP yaitu bakal pudarnya citra partai berlambang mercy itu sebagai partai oposisi di kalangan kader sendiri maupun konstituen.

Hal itu, sambungnya, justru akan merugikan Partai Demokrat dalam raihan suara di Pemilu 2024, mendatang.

"Kalau Demokrat gabung ke PDIP, kalau gabung ke partai pemerintah kan tidak bagus di mata pendukung, konstituen, di mata rakyat, itu kan berbahaya juga bagi Demokrat," katanya.

Gerindra Tegaskan Demokrat dapat Porsi yang Sama di KIM

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menegaskan kalau dengan bergabungnya Demokrat, maka tidak akan mempengaruhi porsi atau hak partai tersebut di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kata Budi, setiap partai nantinya di dalam KIM akan menghormati posisi partainya masing-masing.

Termasuk Demokrat, yang merupakan pendatang baru di koalisi pendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres itu.

Baca juga: Cerita di Balik Layar 16 Sumber Air di Pulau Moa: Kesigapan Jokowi hingga Secarik Kertas Prabowo

"Saya rasa kita menghargai semua parpol, kami menghargai haknya masing-masing menyampaikan aspirasi harapannya ini adalah harapan rakyat ke depan," kata Budi kepada awak media usai pertemuan di Kediaman Prabowo, di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Budi menyebut, kondisi itu juga termasuk soal penentuan cawapres atau pengajuan sosok cawapres.

Hanya saja, saat disinggung apakah Demokrat membawa nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, Budi tidak membeberkan secara detail.