Tampil Perdana, Anies-Cak Imin Beri Kritik Rangkap Jabatan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

TRIBUNWOW.COM - Sosok pasangan baru dalam kontestasi Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak ragu-ragu memberi kritikan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana ada menteri yang merangkap jabatan.

Dilansir TribunWow.com, Cak Imin adalah sosok cawapres baru di kubu Anies Baswedan yang secara mengejutkan bergabung ke kubu Partai NasDem setelah sempat menjadi bagian dari Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.

Bahkan, Cak Imin mampu menggeser kandidat dari Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa cawapres dari Anies Baswedan.

Baca juga: Batal Dukung Anies, Demokrat Rumornya Ingin Pertemukan SBY-Megawati, PDIP Sebut Semuanya Bertahap

Kini, Anies Baswedan dan Cak Imin tengah tampil perdana di publik dalam wawancara bersama Najwa Shihab terkait rencana-rencana serta visi dan misi di Pilpres 2024 nanti.

Namun, dalam sesi wawancaranya dengan Najwa Shihab tersebut, Anies Baswedan dan Cak Imin sempat diberi isu terkait rangkap jabatan dalam pemerintahan.

Dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin, 4 Agustus 2023 lalu, Anies Baswedan dan Cak Imin sempat diberikan video kilas balik terkait pidato mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Milad ke-21 PKS beberapa waktu lalu terkait pejabat yang memiliki konflik kepentingan dan merangkap jabatannya.

Dalam video tersebut, tampak Anies Baswedan meminta sosok pejabat tidak merangkap jabatan dalam kubu pemerintahan.

Disinyalir, pidato Anies Baswedan tersebut adalah bentuk sindiran kepada Menko Kemaritiman di pemerintahan Joko Widodo, yakni Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: NasDem Blak-blakan Anies Baswedan Coba Komunikasi dengan Demokrat, Sahroni: Gak Diangkat oleh AHY

Ketika ditanya tentang politik rangkap jabatan tersebut, Anies Baswedan pun memberikan pandangannya tentang banyaknya politik kepentingan di pemerintahan.

"Kita lihat kok kenyataannya, bahwa ketika menjadi gubernur, menjadi walikota, bupati, menteri, menko, dan punya latar belakang di bidang usaha, kita harus berhati-hati sekali di situ. Karena potensi conflict of interest itu tinggi," ujar Anies Baswedan.

"Jadi saya melihat di Indonesia ini, penugasan ekstra yang diberikan banyak sekali. Menko itu kemaritiman misalnya, itu lebih ada 15 mungkin tugas tambahan yang masuk, tugas yang diberikan di luar bagian dari menko. Ini sebenarnya bisa mengganggu tertib governance yang ada," tambahnya.

"Karena itulah kenapa saya sampaikan bahwa ke depan, Indonesia ini punya stok banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, yang bila diberi tugas bisa dijalankan. Jangan ditaruh di dalam satu saja bukan bicara orangnya, orangnya mungkin bicara mampu atau tidaknya bisa jadi mampu."

"Tetapi ini soal ketertiban organisasi dan menghindari conflict of interest. Bagaimana di satu sisi punya usaha, di sisi lain membuat regulasi yang terkait sektor yang disitu sektor usahanya," lanjut Anies.

Saat ditanya apakah kritiknya tertuju kepada Luhut Binsar Pandjaitan, Anies Baswedan pun mengiyakan.

"Yang terkait jabatan banyak iya, tapi yang terkait conflict of interest ada banyak. Banyak sekali, orang-orang yang memiliki usaha di waktu yang sama memegang kewenangan dan kemudian membuat regulasi di bidang yang jadi usahanya. Dan di sinilah letak potensi conflict of interest," jawabnya.

Baca juga: Sekretaris Prabowo Singgung Koalisi PKB Bubar Cak Imin ke Gondangdia, sang Menhan Asyik Berjoget