Penyebab Elektabilitas Anies di Bawah Ganjar dan Prabowo Diungkap Pengamat, KPP Dinilai Belum Solid

TRIBUNWOW.COM - Ternyata ada sejumlah faktor yang membuat elektabilitas bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan cenderung stagnan, sehingga selalu berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/8/2023).

Agung menilai, internal Koalisi Perubahan yang tidak kunjung solid menjadi salah satu alasan kenapa elektabilitas Anies tidak sebesar Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Baca juga: Pendukung Prabowo Menguat, Terbaru Relawan Jokowi se-Jawa Timur Deklarasi Dukung Ketum Gerindra 2024

Adapun Koalisi Perubahan pendukung Anies diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Secara internal, KPP belum solid dalam mengampanyekan Anies, baik dalam konteks koalisi maupun di antara partai-partai yang menjadi anggotanya. Artinya Anies sebagai capres belum memiliki agenda pra kampanye yang terintegrasi, terstruktur, dan sistematis," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Senin (7/8/2023).

"Misalnya, saat kemarin berkampanye di Jabar, hanya PKS dan Demokrat saja yang tampak memanfaatkannya. Sementara Nasdem tak sekalipun hadir. Atau saat Anies bersama Nasdem, hanya PKS atau Demokrat yang salah satu hadir memanfaatkan agendanya," sambungnya.

Kemudian, lanjutnya, yang tidak kalah krusial adalah berkaitan dengan cawapres yang akan Anies tunjuk.

Dia menyebut perdebatan soal siapa yang akan menjadi cawapres Anies di Koalisi Perubahan masih jauh dari kata selesai.

Baca juga: Finger Heart Prabowo untuk Masyarakat Makassar, Sontak Langsung Buat Histeris dan Balas Lakukan Ini

Pasalnya, masing-masing partai bersikukuh mengusung jagoannya untuk menjadi cawapres.

"Nasdem nyaman dengan cawapres dari NU, sementara Demokrat fokus mengusung AHY. PKS? Sejauh ini lebih terlihat mengikuti alur yang dibangun Nasdem dan Demokrat," jelas Agung.

Selain itu, secara eksternal, Agung mengatakan harus diakui bahwa narasi perubahan belum membumi atau dipahami publik secara keseluruhan.

Misalnya seperti perubahan apa saja yang ingin dilakukan seandainya Koalisi Perubahan diberi kuasa untuk menjadi pemerintah.

"Ambil contoh soal pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan saat sekarang. Bagaimana ide perubahan dikonkritkan dalam konteks ini? Soal hilirisasi, apa yang mau diubah atau diperbaiki oleh KPP? Artinya agar ide perubahan yang dibawa mengakar, cerita-cerita hari ini yang tampak perlu direspons untuk kemudian disinkronisasi dengan arahan KPP melaksanakan perubahan," paparnya.

Lalu, kata Agung, endorse yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberi dampak elektoral yang signifikan di tengah kompetisi yang ketat.

Baca juga: Prabowo Pasang Badan Presiden Jokowi Diumpat Kasar oleh Rocky Gerung: Gegabah dan Emosional

Agung mengatakan, Koalisi Perubahan perlu membangun komunikasi intensif ke Jokowi agar pencapresan Anies juga didukung.