2 Kontroversi Politikus PDIP Effendi Simbolon: Pernah Picu Amarah KSAD hingga Dikira Dukung Prabowo

TRIBUNWOW.COM - Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon terang-terangan menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi nahkoda Indonesia.

Effendi Simbolon mengatakan hal tersebut ketika Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023).

Effendi Simbolon dianggap mengkhianati PDIP karena mendukung Prabowo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mengingat PDIP mengusung Ganjar Pranowo alias saingan Prabowo di Pilpres 2024.

Baca juga: Pemilih Partai Gerindra Dipastikan Tak Terpecah untuk Dukung Prabowo, Jadi Capres paling Potensial

PDIP langsung memanggi Effendi Simbolon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut.

Jauh sebelum kasus ini, Effendi juga pernah mengundang perhatian publik. Berikut jejak kontroversinya:

1. Picu amarah KSAD

Effendi pernah membuat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman naik pitam.

Pemicunya karena Effendi menyinggung perselisihan antara Panglima TNI kala itu, Jenderal Andika Perkasa dengan Dudung.

Hal itu diungkap Effendi dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada 5 September 2022.

Hadir dalam rapat ini antara lain, Andika, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan semua kepala staf angkatan kecuali Dudung.

Awalnya, Effendi geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Selanjutnya, Effendi menyoroti pihak yang tidak menghadiri rapat. Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia

Beberapa hari setelah rapat, beredar sebuah video yang memperlihatkan Dudung marah dan menginstruksikan agar prajuritnya mengecam Effendi.

Dalam video berdurasi 2,45 menit itu, Dudung meminta agar jajarannya tidak diam begitu saja dan merespon pernyataan Effendi.

"Jangan kita diam saja. Dia ini siapa? Enggak berpengaruh, enggak berpengaruh! Harga diri, kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia," ucap Dudung dalam rekaman yang dilihat Kompas.com Rabu (14/9/2022).

Dudung juga meminta agar para perwira TNI turut merespons pernyataan Effendi.

Sebab, ia mengaku, telah mendapat informasi bahwa para prajuritnya di bawah, seperti di grup tamtama dan bintara pun sudah gerah dengan pernyataan Effendi.

"Kok kita kelompok perwira santai-santai gitu lho? Apa takut jabatannya dilepas atau gimana?" ucap Dudung.

Baca juga: Peluang Erick Thohir Berpasangan dengan Prabowo atau Ganjar, PAN Terus Dekati Kedua Bacapres

2. Prabowo cocok nakhodai RI

Dalam PSBI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu, Effendi selaku Ketua Umum PSBI turut mengundang Prabowo.

"Kami mengundang beliau kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara," kata Effendi kepada awak media, Jumat (7/7/2023).

Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi "nakhoda".

"Kami ingin dengar sejujurnya dalam benak dia itu, seperti apa sih kalau dia kemudian menjadi nakhoda," ujar Effendi.

Kendati demikian, Effendi tidak menjelaskan maksud dari kata "nakhoda" itu.

Pernyataan ini seolah memperlihatkan perbedaan sikap pribadinya dengan PDI-P.

Sebab, PDI-P sebelumnya telah mengusung Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden (bacapres).

Usai pernyataan tersebut, Effendi langsung dipanggil oleh DPP PDI-P, Senin kemarin.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya bakal menentukan apakah memberikan sanksi atau tidak terhadap Effendi pada rapat DPP selanjutnya.

Namun, Hasto tak merinci kapan rapat DPP itu dilakukan.

Ia hanya menjelaskan bahwa DPP PDI-P memiliki berbagai proses sebelum memutuskan suatu kebijakan.

"Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

"Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi, kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai," ujarnya lagi.

Sementara itu, setelah memberikan klarifikasi, Simbolon mengaku tegak lurus mendukung Ganjar.

"Tegak lurus," singkat Effendi.(*)

Baca berita lainnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jejak Kontroversi Effendi Simbolon, dari Prabowo "Nakhoda RI" hingga Picu Amarah KSAD"