Ramai Dikritik, Proposal Damai Rusia-Ukraina Prabowo Justru Disebut Sudah Tepat oleh Guru Besar UI

TRIBUNWOW.COM - Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue 2023, Sabtu (3/6/2023) menjadi sorotan dunia.

Tak sedikit tokoh dalam negeri yang mengkritik usulan Prabowo tersebut.

Namun, yang memberikan dukungan atau sepakat dengan Prabowo juga tak kalah banyak.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Prabowo Bernyali Besar, Terbukti dari Berani Ajukan Proposal Damai Rusia-Ukraina

Menanggapi pro dan kontra proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diajukan Prabowo, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyebut usulan itu sudah tepat.

“Usulan lainnya seperti misalnya Indonesia siap untuk menjadi pihak yang melakukan observasi gencatan senjata, itu tepat," ujarnya, dikutip dari Tribunnews.

"Karena misalkan kedua negara mau melakukan gencatan senjata lalu membuka dialog, tentu gencatan senjata harus dimonitor atau diawasi."

"Nah, Indonesia sepanjang itu dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo, siap untuk melakukan hal tersebut,” sambungnya.

Di kancah internasional, pujian terkait usulan Prabowo ini juga dilontarkan oleh Menhan Belanda, Kajsa Ollongren.

Kajsa Ollongren berharap agar usulan Prabowo segera diapresiasi dan membuahkan hasil.

“Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Ukraina patut diapresiasi. Semoga upaya ini segera membuahkan hasil”, ujarnya, dikutip dari laman kemhan.

Sementara itu, kritikan terkait usulan Prabowo satu di antaranya datang dari PDIP.

Baca juga: Pendukung Prabowo Makin Banyak, Terbaru Pedagang Pasar di Demak Deklarasikan Dukungan 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya mengingatkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Oleh karena itu, menurut Hasto tidak boleh ada pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok dan juga menghormati dari seluruh resolusi melalui PBB,” ujar Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023), dikutip dari Tribunnews.

Hasto kemudian menyebut bakal capres yang mereka usung, Ganjar Pranowo lah yang bisa menunjukkan kekuatan dan kepemiminan Indonesia, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti.