Amien Rais Puji Keberanian Denny Indrayana Kritik Pemerintahan Jokowi, Sebut Memang Tak Masuk Akal

TRIBUNWOW.COM - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais secara terang-terangan memuji keberanian Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Hal ini ia sampaikan lewat channel YouTubenya, @amienraisofficial, Kamis (1/6/2023).

Diketahui, nama Denny Indrayana membuat geger publik lantaran membocorkan putusan MK terkait sistem pencoblosan suara Pemilu 2024 nanti yang akan dilakukan secara tertutup atau coblos partai.

Baca juga: Amien Rais Ungkap Larangan Megawati yang Justru Dilakukan Jokowi sebagai Presiden: Saya Kaget!

Menurut Denny Indrayana, hal ini berbahaya karena bisa membuka peluang jual beli nomor urut hingga menganggu persiapan pemilu.

Menanggapi hal ini, Amien Rais menyebut hukum di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang tidak masuk akal, termasuk soal tata negara.

"Kita perlu bangga dengan Denny Indrayana yang berani mengemukakan kritik-kritiknya pada berbagai praktik hukum rezim Jokowi yang tidak masuk akal sehat," ucapnya.

"Bisa dibilang dia memberikan leading opinion dalam melakukan koreksi terhadap fungsi hukum dan posisi politik Pak Jokowi," imbuhnya.

Amien Rais pun menyebut, kepakaran ilmu hukum Denny Indrayana sudah tidak perlu diragukan.

"Kepakaran ilmu hukum Indrayana tidak usah diragukan lagi," kata Amien Rais.

"Bahwa Denny Indrayana diberikan kontrak mengajar selama tiga tahun di Melbourne University Law Scholl, dan diberi izin membuka kantor pengacara di Melbourne menunjukkan kualitas kepakarannya di bidang hukum, termasuk hukum tata negara."

"Jadi jangan dibanding-bandingkan ya," ucap Amien Rais.

Sebelumnya, soal hukum, Amien Rais juga mengkritik habis-habisan pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum.

Menurutnya, hal ini adalah hal yang mubazir dan justru menghina presiden yang akan datang.

"Karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum," ujarnya.

Beda Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Dikutip dari laman bawaslu, sistem proporsional yaitu jumlah kursi di dewan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh partai politik. 

Sistem Proporsional Tertutup

Partai politik dalam sistem proporsional tertutup mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. 

Setiap partai politik memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan kuota kursi yang dialokasikan per daerah. 

Setelah perhitungan suara, penetapan calon terpilih juga akan ditentukan sendiri oleh partai politik berdasarkan nomor urut. 

Surat suara pada sistem ini hanya memuat logo dan nama partai politik saja, tanpa rincian nama calon.  

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat mencoblos nama partai politik saja, tidak mencoblos perseorangan wakil legislatif.

Baca juga: Ungkit 5 Hal Memalukan Presiden, Amien Rais: Pak Jokowi, Hentikan Manuver Politik Ugal-ugalan Anda

Sistem Proporsional Terbuka 

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat secara langsung mencoblos satu nama calon wakil legislatif. 

Surat suara memuat keterangan partai politik dan nama calon wakil legislatif. 

Partai politik mendapatkan kursi yang sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh. 

Penetapan calon pemilih tidak berdasarkan nomor urut, tetapi bedasarkan suara terbanyak. 

Sistem proporsional terbuka juga dikatakan sebagai wujud amanat Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah/Risabila)

Berita terkait Amien Rais