Sindiran Anies Baswedan seusai Jokowi Cawe-cawe: Esensi Pilpres Bukan Perkara Melanjutkan Kebijakan

TRIBUNWOW.COM - Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, singgung soal esensi Pemilihan Presiden (Pilpres) yang disinyalir ditujukan untuk Presiden Joko Widodo.

Dilansir TribunWow.com, pernyataan Anies Baswedan tentang esensi pilpres disampaikan pada saat memberikan sambutannya di Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia, Selasa (30/5/2023) malam.

Anies menjelaskan jika ajang pemilu lima tahunan bukan lah soal meneruskan atau tidak meneruskan soal kebijakan.

"Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu lima tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan kebijakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan, persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu," kata Anies seperti ditayangkan Kompas TV, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Ungkap Kekhawatiran jika Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024, Singgung Penjegalan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan ketika proses lima tahunan sudah selesai, maka giliran kelompok selanjutnya melihat arah jalan kepemimpinan sebelumnya sebagai bentuk evaluasi jika masih belum sesuai.

Apabila hal itu dirasa belum sesuai, maka tugas kelompok kepemimpinan selanjutnya yang harus meluruskannya agar menghadirkan suatu keadilan.

"Jadi ketika lima tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama? Kalau belum ya dilempangkan. Karena itu pesannya adalah meluruskan jalan menghadirkan keadilan, karena kita mau meluruskan jalan," terangnya.

Sehingga, menurut Anies, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika masa kerjanya telah usai.

Karena hal itu memang bakal segera selesai karena prosesnya sudah dijalankan selama lima tahunan.

Baca juga: Survei Populi Center Terbaru: Prabowo Dinilai Paling Tegas, Ganjar Paling Ramah, Anies Paling Agamis

"Jadi, bagi yang sekarang sedang bertugas jangan pernah khawatir, karena tugasnya memang akan selesai. Itu memang proses lima tahunan," ungkap Anies.

Ia pun juga turut mengistilahkan Pilpres seperti layaknya kelompok regu jalan.

Regu jalan senantiasa selalu melihat kompas untuk menunjukkan jalan.

Kompas diibaratkan sebagai rakyat selaku pemegang wewenang sesungguhnya.

"Nanti ada regu berikutnya dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada di tangan rakyat, bukan di pemegang kewenangan," kata dia.

Harapan Anies Baswedan tentang Cawe-cawe Presiden Jokowi untuk Pemilu

Bakal Capres Anies Baswedan mengungkap kekhawatiran atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut Anies, masyarakat khawatir akan ada ketidaknetralan dalam pemilu 2024 jika presiden ikut campur.

Termasuk kekhawatiran adanya penjegelan terhadap calon tertentu.

Baca juga: Anies Baswedan Pusing? PKS, Demokrat dan NasDem Sodorkan Nama Berbeda untuk Cawapresnya

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu tidak netral, penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023), dikutip dari Tribunnews.

Anies pun berharap kekhawatiran ini tidak terjadi.

Ia berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan bebas, jujur, dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula. Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," ungkap Anies.

Anies kemudian menyoroti hak-hak setiap partai untuk mencalonkan seseorang sebagai capres.

"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama," ujarnya.

Tak hanya Anies, Partai Demokrat pun memberikan kritikan atas pernyataan Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, daripada cawe-cawe di Pilpres, lebih baik Jokowi fokus menjalankan tugasnya.

"Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Seharusnya, beliau fokus saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya," kata Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa (20/5/2023).

"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY."

"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," imbuhnya.

Herzaki juga menyebut, presiden boleh memiliki aspirasi, tapi tak seharusnya cawe-cawe.

Baca juga: Hasil Survei Populi Center: Prabowo Tegas dan Berwibawa, Ganjar Ramah dan Toleran, Anies Agamis

"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," ungkapnya.

Senada dengan Anies dan Demokrat, Partai NasDem dan PKS juga mengkritik sikap Jokowi.

Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal menyebut sikap Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan.

Menurutnya, presiden harus menjadi pengayom semua calon dan tidak membeda-bedakan asal partai calon itu.

"Etikanya seorang presiden adalah negarawan, menjadi pengayom semua calon, tanpa membedakan dari partai mana, apalagi kandidat yang ada pernah membantunya dalam kabinet," ucapnya.

Hal berbeda disampaikan oleh PDIP dan Partai Gerindra, yang menanggapi positif sikap Jokowi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut Jokowi tidak melanggar aturan jika cawe-cawe di Pilpres.

Meski demikian, ia mengingatkan Jokowi agar cawe-cawe ini sesuai dengan adab dan kepatutan.

"Cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawenya yang sesuai dan keadaban yang ada. Keberadaban yang ada kesantunan yang ada kepatutan," ujar Bambang Pacul, dikutip dari Tribunnews, Selasa (30/5/2023).

Bambang Pacil menyebutkan, Jokowi perlu terbuka terkait cawe-cawe ini.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Pemilih Golkar Mayoritas ke Prabowo, Pendukung PAN Condong ke Anies Baswedan

"Tapi ikut campur nanti clear toh ikut campurnya kaya apa iya toh? Kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres cawapres itu kan urusan partai. Tapi Pak Jokowi kan punya pasukan yang musra mungkin mau diarahkan kemana musranya itu kan Pak Presiden," ucapnya.

"Saya katakan kepatutannya cawe-cawe dalam bahasa jawa ada kepatutannya gak boleh cawe-cawe mengintervensi itu gak boleh," imbuh dia.

Di sisi lain, hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

Gerindra mendukung Jokowi cawe-cawe karena tentu sang presiden memiliki kepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan penerusnya.

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," ujar Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Ia juga menyebut Jokowi memilik hak politik untuk ikut campur dalam Pilpres 2024.

(TribunWow.com/Adi Manggala S/Lala)

Baca Berita Terkait