Lepas dari Gerindra, Sandiaga Uno Disebut Jadi Agen Istana untuk Jaminan Jabatan Pemerintahan

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tengah melakukan manuver politik jelang Pemilu 2024.

Sandiaga Uno diketahui mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melakukan lobi-lobi.

Ada yang menduka langkah Sandiaga Uno yang kembali melakukan manuver politik dengan mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan mandat dari istana.

Baca juga: PKS Ingin Duetkan Lagi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Demokrat Tutup Peluang Ajukan Cawapres

Hal ini merujuk langkah Sandiaga sejak keluar dari Partai Gerindra, mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini melempar sinyal mendekat kepada PKS.

"Bukan tidak mungkin langkah Sandiaga keluar Partai Gerindra, juga manuvernya ke PPP atau PKS merupakan mandat Istana," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

"Dan tentu itu bisa terkait dengan langkah Presiden mengkonsolidasi para ketua umum partai di koalisi pemerintah minus Nasdem," lanjut dia.

Dedy menduga ada timbal balik jangka pendek yang diterima Sandiaga Uno saat melakukan sejumlah manuver tersebut.

Baca juga: PPP Pastikan Sandiaga Uno Hengkang dari Gerindra, Terungkap Pesan Prabowo Subianto saat Dipamiti

Pertama, Sandiaga tetap mendapat mandat posisi di kabinet hingga akhir periode tanpa ada perombakan (reshuffle) meskipun dia keluar dari Partai Gerindra.

Selain itu, Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Menparekraf) tersebut juga akan mendapat tempat di kekuasaan berikutnya jika kelompok yang dia bela hari ini memenangi kontestasi Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Dedy juga melihat bahwa manuver Sandiaga dan langkah sejumlah ketua umum parpol akhir-akhir ini menyiratkan bahwa mereka menjadi agen politik istana.

Menurut Dedy, sebenarnya upaya lobi politik merupakan hal yang normatif dan tidak melanggar.

Baca juga: Viral Turis Asing Jengkel Dengar Suara Ayam, Sandiaga Uno Sarankan Pindah ke Resort jika Ingin Sunyi

Namun, lobi-lobi politik akan berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

Utamanya jika presiden meminta pemilu mendatang diikuti sejumlah capres-cawapres saja.

"Seharusnya mereka yang hendak turun langsung dalam upaya politik praktis perlu melepaskan jabatan publik lebih awal agar tidak ada pemanfaatan status pejabat tinggi, sekaligus penggunaan pengaruh dan fasilitas negara," ucap Dedy.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno melempar sinyal bahwa dirinya ingin bergabung dengan PKS usai pamit dari Partai Gerindra.