Meski Sudah Diperbaiki, TikToker Bima Sebut Jalanan di Lampung Rusak Lagi: KPK Kapan Sih Ngecek?

TRIBUNWOW.COM - Setelah videonya viral di jagat media sosial, TikToker Bima menyebut jalanan di Lampung sudah diperbaiki. 

Seperti yang diketahui, Bima sempat melakukan kritik terhadap kinerja pemerintahan Lampung. 

Di mana Bima menyoriti jalanan di Lampung yang rusak dan tak kunjung dibenahi selama bertahun-tahun. 

Baca juga: Ucapkan Selamat Lebaran, TikToker Bima Minta Maaf pada Pemerintah Lampung, Tapi Ada Syaratnya, Apa?

Dilansir TribunWow.com Bima dari Instagram @awbimax pada Senin (24/4/2023), setelah diperbaiki, ironisnya kini jalanan di Lampung kembali rusak. 

Bahkan jalanan di depan rumah Bima yang berada di Lampung juga belum dibenahi. 

"Banyak orang yang laporan ke gue, setelah video gue viral yang kritik Lampung yang katanya jalan-jalan dibetulin, jalan-jalan itu rusak lagi," tutur Bima. 

"Bahkan jalan depan rumah gue sampai detik ini gue posting story ini belum dibenerin say," sambungnya.

Atas hal itu, Bima meminta pemerintah Lampung segera memperbaiki jalan. 

"Lo pada terserah mau hujat gue ape 'Tidak berpendidikan' gue enggak peduli yang penting jalan dibenerin ya monyet, enggak ada urusan dengan karakter gue," tutur Bima. 

"Video gue viral mengkritik Lampung lo tahu sendiri channel gue sekarang jadi tempat aduan banyak orang nge-storyin ketika mudik di Lampung ada beberapa jalan yang sedang dibenerin," sambungnya. 

Di samping itu, menurut kabar yang beredar dana yang digunakan untuk memperbaiki jalanan di Lampung tidak cukup. 

Seolah tak percaya, Bima meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit dana di Pemerintahan Lampung. 

Baca juga: TikToker Bima Blak-blakan Ogah Bersikap Sopan dengan Pemerintah Lampung: Buat Apa Gue Beretika?

Menurut Bima, Lampung adalah daerah yang tidak terlalu miskin. 

"Ada yang udah jadi aspalnya rusak lagi, ada juga yang bener-bener belum dibenerin sama sekali itu banyak yang belum dibenerin sama sekali," kata Bima. 

"Katanya dananya tidak cukup dan lain-lain, KPK kapan sih ngecek kenapa itu dana enggak cukup-cukup."