Beda Sikap dengan Wapres, Luhut Minta Warga yang Tak Berhak untuk Pindah dari Sekitar Depo Pertamina

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan agar masyarakat segera direlokasi dari kawasan Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat (3/3/2023).

Dilansir TribunWow.com, Luhut Pandjaitan menekankan bahwa depo tersebut sudah lebih dulu dibangun dibanding pemukiman penduduk yang mayoritas tak memiliki sertifikat tanah.

Hal ini berbanding terbalik dengan instruksi dari Wakil Presiden Maruf Amin yang meminta agar depo yang terbakar segera direlokasi agar tak membahayakan masyarakat sekitar.

Baca juga: Viral Mobil Pengantar Jemaah Umrah Tak Dilalap Api Meski Dekat dengan Depo Pertamina yang Kebakaran

Ditemui di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023), Luhut menegaskan agar masyarakat tak salah kaprah atas kondisi kepemilikan lahan di depo tersebut.

Sebagaimana diketahui, depo tersebut awalnya dibangun jauh dari permukiman penduduk pada tahun 1972 dan mulai difungsikan pada tahun 1974.

Seiring berjalannya waktu, kepadatan di Jakarta makin meningkat sehingga penduduk membuat rumah mereka di lahan sekitar depo meski berisiko.

Baca juga: 2 Solusi yang Ditawarkan Jokowi seusai Depo Pertamina Plumpang Terbakar, Singgung Zona Bahaya

"Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah," kata Luhut dikutip Kompas.com.

"Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,"

Mantan jenderal TNI tersebut juga menyentil pihak yang memberikan izin bangun bagi sejumlah warga untuk bertanggung jawab.

Apalagi mengingat banyak warga menjadi korban baik jiwa maupun harta akibat kebakaran tersebut.

"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang," tandasnya.

Sementara itu, Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena mengakui bahwa mayoritas warga di lingkungannya tak memiliki sertifikat tanah.

Kebanyakan dari warga hanya mempunyai IMB kawasan sebagai izin membangun, bukan memiliki lahan.

"Kalau itu, IMB kawasan. Jadi, untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan," terang Suhaena dikutip Kompas.com, Minggu (5/3/2023).

"Untuk bangunannya saja, bukan tanahnya. IMB untuk bangunan saja, bukan untuk lahan. Pemiliknya ya bangun bangunan saja."

Baca juga: Misteri Penyebab Terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, karena Tersambar Petir? Begini Kata Kapolri

Maruf Amin Desak Relokasi Depo Plumpang

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau adanya kajian dan rencana penataan ulang.

Menanggapi ramainya desakan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati turut buka suara.

Baca juga: Mimpi Pacaran dengan Rhoma Irama hingga Batal Haji, Berikut Kisah Korban Kebakaran Depo Pertamina

Diketahui, insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang sejauh ini telah menewaskan 19 orang, sementara 50 lainnya luka-luka.

Sejumlah video amatir yang dibagikan di media sosial, menunjukkan ledakan hebat dan parahnya kebakaran di kawasan tersebut.

Untuk menanggulangi agar hal yang sama tak lagi terjadi ke depannya, Maruf Amin pun mengusulkan agar depo tersebut dipindah ke wilayah pelabuhan.

"Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo," ujar Maruf Amin dikutip Tribunnews.com, Sabtu (4/3/2023).

"Kemudian daerah ini akan ditata ulang supaya lebih teratur lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibukota," imbuhnya.

Baca juga: Suasana Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Terdengar Ledakan Berkali-kali dari Rumah para Warga

Ditemui saat peninjauan ke lokasi kebakaran pada Sabtu (4/3/2023), Erick Thohir akan melakukan evaluasi pada bangunan-bangunan BUMN yang dapat membahayakan masyarakat.

Rencananya, Erick Thohir akan melakukan penataan ulang agar ada batas keamanan dan jauh dari permukiman warga sekitar.

"Kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi objek vital, saya rasa tidak hanya kilang tapi juga (pabrik) pupuk yang saya tinjau sumatera selatan itu, buffer antara titik keamanan dan tentu titik masyarakat masih terlalu dekat," kata Erick Thohir.

"Inilah yg kita mau zoning ulang, tata ulang supaya ada batas. Tidak hanya Pertamina tapi juga PLN termasuk Pupuk. Supaya ada batas kemanan untuk bisa masyarakat tinggal," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, depo tersebut awalnya dibangun jauh dari permukiman penduduk pada tahun 1972 dan mulai difungsikan pada tahun 1974.

Seiring berjalannya waktu, kepadatan di Jakarta makin meningkat sehingga penduduk membuat rumah mereka di lahan sekitar depo.

Rapatnya jarak rumah penduduk dan lokasinya yang terlalu berdekatan dengan depo tersebut menjadi sorotan Kapolri.

Kapolri menyarankan adanya assesment dan relokasi depo ke tempat baru yang jauh dari rumah warga.

"Secara assessment tentunya lebih ideal kalau ada jarak," kata Listyo Sigit dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/3/2023).

"Tentunya perlu ada assessment yang kemudian duduk bersama antara Pemda, Depo Plumpang sebagai obvit, untuk kemudian ada satu solusi bersama sehingga pada saat terjadi masalah, obvit ini betul-betul bisa dijaga sehingga tidak terdampak ke masyarakat di sekitarnya."

"Juga harus ada upaya untuk mempersiapkan tempat baru. Tapi semua harus bergantung pada hasil diskusi dan kajian," lanjutnya.

Sementara itu, ditemui di Posko Pengungsian Rawa Badak, Jakarta, Sabtu (4/3/2023), Nicke menegaskan pihaknya akan lebih dulu fokus pada warga terdampak.

Namun, wacana pemindahan depo dari kawasan permukiman tersebut akan segera dibahas secara serius.

"Iya nanti (penataan), kita sekarang fokus ke penanganan dulu ya. Itu yang penting prioritasnya, bagaimana masyarakat yang terdampak ini aman dan juga sehat," terang Nicke dikutip Tribunnews.com.

"Kita akan terus kawal, monitor, dan bantu semuanya sampai sehat."

"Barusan salah satu yang kita rapatkan sebagaimana pengelola ke depan, dan kita sedang identifikasi sesegera mungkin bantuan yang diperlukan," tandasnya.(TribunWow.com/Via)

Berita lain terkait