Pilpres 2024
Saat PKS Tak Masalah Cawapres Anies Baswedan dari Luar Partai, Demokrat Ngotot: Sebaiknya Anies-AHY
PKS mengaku tak keberatan jika cawapres pasangan Anies Baswedan kelak berasal dari luar partai.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Hingga kini sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih menjadi misteri.
Dilansir TribunWow.com, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak keberatan jika cawapres pasangan Anies berasal dari luar kader partai.
Namun, Partai Demokrat rupanya keberatan dengan pernyataan PKS tersebut.
Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan pihaknya berharap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjadi cawapres mendampingi Anies.
Baca juga: Prediksi Rocky Gerung soal Cawapres Pendamping Prabowo, dari Anies hingga akan Diumumkan Jokowi
Kendati demikian, menurut Syahrial, Partai Demokrat tetap menghargai apa pun pendapat partai lain.
"Namanya juga aspirasi, ya boleh-boleh saja. Ada aspirasi Anies-Luhut Panjaitan, Anies-Gibran, Anies-Erick Tohir, dan lain-lain," ujar Syahrial, dikutip dari Tribunnews.com.
"Boleh-boleh saja, kalau ditanyakan kepada kader Demokrat, tentu saja untuk bisa menang sebaiknya Anies-AHY."
Menurut Syahrial, semua pihak berhak menjodohkan Anies dengan siapa pun.
Namun, kata dia, tak semua sosok akan direstui partai pendukung Anies.
Baca juga: Saat PDIP Ogah Gabung Koalisi Gara-gara Anies Baswedan, Sekjen PKS Langsung Sindir: Selamat Tinggal
"Yang harus jadi perhatian utama dari soal pasang memasangkan dan kawin mengawinkan adalah sampai ke pelaminan dan ijab kabul atau tidak?"
"Supaya sah, maharnya harus dipenuhi dulu yakni, dukungan 20 persen suara parpol untuk bisa mengusung capres dan cawapres."
Di sisi lain, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid menyebut hingga kini Partai Demokrat belum juga mengumumkan secara resmi Anies sebagai calon presiden.
Kholid pun menyinggung pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, yang mengaku mendukung Anies.
"Jadi perlu itu perlu dikonfirmasi ke pihak Demokrat apakah pernyataan pers ketua umum sudah cukup atau mau seperti PKS kita kembalikan lagi kepada Demokrat," ujar Kholid.
Baca juga: PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Ahmad Syaikhu Akui Keberhasilan Bangun DKI Jakarta
PDIP Ogah Gabung Koalisi
Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024, PKS mengucapkan selamat tinggal untuk PDIP.
Dilansir TribunWow.com, sindiran itu diucapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, di Kantor DPP PKS, Kamis (23/2/2023).
Hal itu diungkap Aboe Bakar Al Habsyi menyusul pernyataan PDIP yang memastikan tak akan berkoalisi dengan Partai NasDem, Demokrat dan PKS.
"Oke, selamat tinggal," ujar Aboe Bakar Al Habsyi, dikutip dari Kompas.com.
Aboe Bakar lantas meminta masyarakat menikmati perkataan Hasto.
Ia pun meminta masyarakat mendukung capres yang dipilih PKS.
"Biarkan rakyat menikmati kata-katanya. Biarkanlah negara ini bersama dengan PKS yang dipilih PKS," imbuhnya.
Baca juga: PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Ahmad Syaikhu Akui Keberhasilan Bangun DKI Jakarta
Keengganan PDIP bergabung dalam Koalisi Perubahan itu diungkapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ia mengatakan PDIP ingin berkoalisi dengan partai yang memiliki semangat gotong royong.
"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," ujar Hasto, Kamis (23/2/2023).
Ketika kembali ditanya alasan PDIP enggan bergabung dengan Koalisi Perubahan, Hasto menyinggung Anies Baswedan sebagai capres.
Ia menyebut PDIP tak akan bergabung dengan pihak yang anti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hasto, Anies tak terlihat melanjutkan kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta dengan baik.
"Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan."
"Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan."
"Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," tandasnya. (TribunWow.com)
