Terkini Nasional
VIDEO - Moeldoko Minta Lukas Enembe Kooperatif Penuhi Panggilan KPK: Apa Perlu TNI Dikerahkan?
Kepala Staf Presiden Moeldoko minta Lukas Enembe untuk kooperatif, dan kemungkinan kerahkan TNI untuk memanggil paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Kembali mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan KPK membuat sejumlah pihak buka suara.
Satu di antaranya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang meminta Lukas Enembe kooperatif menjalani kasus dugaan suap dan gratifikasi yang kini menjeratnya.
Selain itu, Moeldoko juga mengungkap kemungkinan pengerahan TNI untuk memanggil paksa Lukas Enembe.
"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," ujar Moeldoko dalam konferensi pers, Kamis (29/9/2022) seperti dikutip dari KompasTV.
Baca juga: VIDEO Eks Panglima OPM Soroti Kasus Lukas Enembe, Minta Pemerintah Tegas: Masyarakat Sedang Menunggu
2 Kali Mangkir Panggilan KPK
KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua.
Meski sudah berstatus tersangka, Lukas belum kunjung ditahan.
Dia juga sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit.
Ditambah lagi, rumah Lukas Enembe dijaga massa yang diduga dikerahkan oleh Gubernur Papua tersebut.
Sejumlah demonstrasi digelar di Papua untuk menolak penangkapan Lukas.
Moeldoko juga menegaskan kasus gratifikasi Lukas Enembe benar-benar persoalan hukum dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik.
Moeldoko pun mengaku enggan menghakimi Lukas di depan publik. Namun dia mengingatkan semua masyarakat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,
"Ya saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum." kata dia menegaskan. "Tidak ada pengecualian."
Mantan Panglima TNI era Presiden SBY ini juga menyebut dana yang telah digelontorkan Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk pembangunan Papua harusnya digunakan untuk pemerataan pembangunan di provinsi tersebut.
Oleh karenanya, Moeldoko meminta agar perhatian presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan.
