Puan Masih Dijagokan, PDIP Kesampingkan Elektabilitas Ganjar? Politikus: Warna Bagi Masyarakat

Adapun yang disampaikan Hasto Kristiyanto tersebut adalah larangan pada kepala daerah yang kerap berkunjung ke ibu kota.

Baca juga: Kalahkan Ridwan Kamil hingga Khofifah, Ganjar Wakili Jateng Terima Green Leadership KLHK 2021

Seperti dilaporkan Tribunnews.com, Ujang Komarudin yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, mengungkapkan spekulasi berdasar kader PDIP yang digadang masuk Pilpres 2024.

Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ganjar Pranowo adalah satu-satunya sosok yang memiliki elektabilitas menjadi bakal calon Presiden.

"Ya kelihatannya larangan itu ya berlaku spesifik kepada Ganjar walaupun memang larangan tersebut untuk semua kader yah."

"Tapi kelihatannya di PDIP itu kan yang punya keinginan untuk mencapreskan diri itu kan ya Ganjar dengan Puan," terang Ujang, Jumat (22/7/2022).

Namun larangan Hasto tersebut tak dinilai janggal, lantaran pada 2020, PDIP juga menyatakan larangan bagi kepala daerah untuk bicara soal pencapresan.

"Tetapi saya melihat PDIP Konsisten dari dulu yah. Dari tahun 2020 lah kalau enggak salah, itu PDIP membuat surat kepada seluruh kadernya larangan untuk berbicara terkait dengan pencapresan," beber Ujang.

Larangan kampanye yang disampaikan Hasto kali ini dianggap lebih spesifik untuk melarang perorangan yang tertuju pada Ganjar.

"Ya saya sih melihatnya ini arahnya kepada Ganjar karena hanya Ganjar yang punya keinginan untuk bisa menjadi capres atau cawapres lah kira-kira seperti itu," kata Ujang.

Ia pun meminta semua pihak menghormati keputusan partai yang diyakini sudah memiliki mekanisme tersendiri.

"Bagaimanapun pihak luar tidak bisa cawe-cawe atau ikut campur terkait dengan keputusan itu karena bagaimanapun PDIP pasti punya mekanisme, punya cara terkait dengan persoalan pencapresan. Nah arah kelihatan keputusan tersebut kelihatannya tertuju pada Ganjar. Saya melihatnya seperti itu."

Baca juga: Ganjar dan Puan Bersaing? Para Ahli Ungkap Alasan Bungkamnya Megawati soal Bakal Capres PDIP

Sebelumnya, dalam konferensi pers secara daring, Kamis (21/7/2022), Hasto mengaku pernah menegur kepala daerah dari kader PDIP.

Teguran itu dikeluarkan lantaran kepala daerah yang dimaksud sering berkunjung ke DKI Jakarta.

Padahal, untuk melakukan kunjungan, kader partai harus mendapat surat penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau undangan resmi dari kepala daerah.

Menurut Hasto, mekanisme tersebut ditetapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan soft campaign pada seluruh kadernya.