Tuding Joe Biden Berkhianat karena Zelensky, Politikus AS Pertanyakan Tujuan Negara Bantu Ukraina

TRIBUNWOW.COM - Politikus Amerika Serikat (AS) mengangkat isu pengkhianatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dilansir TribunWow.com, melalui sebuah utasan di Twitter, mantan anggota kongres itu mempertanyakan tindakan AS membantu Ukraina.

Ia juga mengutip sejumlah pernyataan dari para pejabat tinggi negara yang dinilainya kontroversial.

Baca juga: Zelensky Ungkap Hasil Pertemuan dengan 4 Kepala Negara Eropa, Ukraina Dapat Bantuan hingga Undangan

Pernyataan tersebut dibagikan oleh mantan kandidat presiden AS 2020, Tulsi Gabbard.

Melalui cuitan di Twitter @TulsiGabbard, Rabu (29/6/2022), ia menuliskan kegelisahannya atas keputusan pemerintah.

Dikatakan bahwa para pejabat Biden selalu mengelak bila ditanya tentang keterlibatan dalam perang Ukraina.

Bahkan, para pejabat tersebut justru menyerahkan keputusan pada Zelensky dan mengikuti keinginannya.

Gabbard menilai hal tersebut sangat aneh karena negara adidaya sebesar AS justru menyerahkan kepemimpinan pada kepala negara asing.

"Setiap kali administrasi ditanya apa tujuan perang kami dengan Rusia, menggunakan Ukraina sebagai proxy kami, (yaitu bagaimana kami tahu kapan kemenangan tercapai?) Mereka mengelak pertanyaan dengan menyatakan presiden Ukraina akan melakukannya keputusan dan AS akan mengikuti kepemimpinannya.

Jadi, posisi politik luar negeri terpenting yang dihadapi negara kita dalam 60 tahun terakhir bukanlah dibuat oleh Kongres AS atau presiden Amerika, tetapi oleh pemimpin negara asing," tulis Gabbard.

Pada utasan selanjutnya, ia mengutip pernyataan dari sejumlah pejabat tinggi AS.

Antara lain Sekretaris Pertahanan Lloyd Austin, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Milley, dan sekretaris pers Pentagon John F. Kirby.

Baca juga: Putin Cuci Tangan Menolak Rusia Disalahkan atas Krisis Pangan Global, Ganti Tuding Ukraina dan AS

"'Pada akhirnya, seperti apa ini, seperti apa keadaan akhir akan ditentukan oleh Ukraina dan bukan oleh kami. Jadi kami akan menyerahkannya kepada Presiden Zelensky dan kepemimpinannya untuk membicarakan bagaimana transisi ini.' —Lloyd Austin (Sekretaris Pertahanan), 23 Mei 2022.

'Keadaan akhir ditentukan oleh kepemimpinan politik, dan dalam hal ini, Presiden Zelensky akan menentukan keadaan akhir di dalam batas-batas Ukraina.' —Jenderal Milley (Ketua Kepala Staf Gabungan), 23 Mei 2022

'Presiden Zelensky adalah presiden yang dipilih secara demokratis dari sebuah negara berdaulat, dan hanya dia yang dapat memutuskan seperti apa kemenangan itu dan bagaimana dia ingin mencapainya.' —John F. Kirby (sekretaris pers Pentagon), 29 April 2022."

Karena pernyataan-pernyataan tersebut, Gabbard menilai pemerintah khususnya Joe Biden sebagai kepala negara, bisa saja telah melakukan pengkhianatan.

"Jika menyerahkan kedaulatan Amerika kepada pemimpin negara lain bukanlah pengkhianatan, apa itu?," pungkasnya.

Baca juga: Sebut AS dalam Bahaya, Trump Sebut Cara Joe Biden Tangani Konflik Rusia-Ukraina Picu Perang Dunia

Kongres AS Setujui Rp 581 Triliun Paket Bantuan

Sebelumnya, Kongres Dewan Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah menyetujui paket bantuan senilai $ 40 miliar (Rp 581 triliun) untuk Ukraina.

Paket itu didukung oleh setiap pemilih Demokrat dan hampir tiga dari empat Republikan.

Adapun pendanaan tersebut disetujui setelah proposal terkait diajukan oleh Presiden AS Joe Biden dua minggu lalu.

Baca juga: Stok Senjata 7 Tahun Habis untuk Ukraina, AS Kini Cari Cara untuk Atasi Potensi Taiwan Vs China

Diketahui, pendanaan baru ini bernilai $7 miliar (Rp 101 triliun) lebih banyak dari permintaan Biden yang hanya $ 33 miliar (Rp 480 triliun).

Bantuan ini terdiri dari dukungan untuk militer dan ekonomi Ukraina, membantu sekutu regional, mengisi kembali senjata yang telah dikirim Pentagon ke luar negeri.

Selain itu juga menyediakan $ 5 miliar (Rp 72,6 triliun) untuk mengatasi kekurangan pangan global yang disebabkan oleh perang yang melumpuhkan produksi Ukraina.

Kabar ini diumumkan oleh Bill Pascrell, Dewan Perwakilan AS yang mewakili Distrik ke-9 New Jersey, melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (11/5/2022).

"Kami baru saja menyetujui paket besar bantuan baru untuk Ukraina untuk membantu mereka mengalahkan penjajah Rusia. Setiap Dem memilih untuk membantu sekutu kita. Lebih dari seperempat kaukus republik memilih untuk menolak," tulis @BillPascrell dilansir TribunWow.com.

Diperlihatkan bahwa Partai Demokrat yang terdiri dari 219 perwakilan menyetujui usulan tersebut seluruhnya.

Sementara itu, 149 anggota partai Republikan setuju dan 57 anggota lainnya menolak.

Adapun undang-undang baru ini membuat dukungan Amerika untuk Ukraina secara total mencapai hampir $ 54 miliar (Rp 784 triliun), termasuk $13,6 miliar (Rp 200 triliun) yang diberlakukan pada bulan Maret.

Senat tampaknya pasti akan menyetujui undang-undang tersebut tetapi tidak jelas kapan undang-undang itu akan diberlakukan sementara beberapa perubahan mungkin terjadi.

Tak hanya Amerika, Inggris juga menambah pasokan bantuan militer untuk Ukraina sebesar £ 1.3 miliar (sekitar Rp 23 triliun).

Dilansir TribunWow.com dari Sky News, Minggu (8/5/2022), bantuan Inggris untuk pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah tingkat pengeluaran militer Inggris tertinggi untuk konflik sejak puncak pertempuran di Irak dan Afghanistan.

£ 1.3 miliar, diambil dari cadangan Inggris, termasuk £ 300 juta perlengkapan militer yang dijanjikan oleh Predana Menteri Inggris Boris Johnson awal pekan ini.

Johnson, Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dari negara-negara G7 lainnya akan mengadakan pembicaraan dengan Zelensky pada hari Minggu untuk membahas dukungan tambahan yang ditawarkan.

Adapun perlengkapan militer yang dijanjikan oleh Johnson termasuk sistem radar anti-baterai untuk menargetkan artileri Rusia, peralatan pengacau GPS, dan perangkat penglihatan malam.

Johnson akan menjadi tuan rumah pertemuan perusahaan senjata akhir bulan ini untuk membahas peningkatan produksi dalam menanggapi permintaan yang diciptakan oleh konflik di Ukraina.

Para pejabat mengatakan pengumuman itu akan membantu mendukung industri senjata Inggris, yang dapat mengambil manfaat dari peralihan global dari ketergantungan pada peralatan dari Rusia yang terkena sanksi Vladimir Putin.

"Serangan brutal Putin tidak hanya menyebabkan kehancuran yang tak terhitung di Ukraina, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh Eropa," kata Boris Johnson.

Pendanaan datang di atas komitmen sebelumnya senilai sekitar £1,5 miliar, termasuk £ 400 juta dalam bantuan kemanusiaan dan jaminan pinjaman untuk £ 700 juta dalam tambahan pinjaman Bank Dunia.(TribunWow.com/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina