Konflik Rusia Vs Ukraina
Rusia Mulai Tarik Upeti dari Wilayah Ukraina yang Diduduki, Tiap Orang Diminta Bayar Rp 3,6 Juta
Pihak Rusia diklaim mulai menerapkan pemungutan pajak atau upeti di wilayah Ukraina Timur yang berhasil dikuasai.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pihak Rusia diklaim mulai menerapkan pemungutan pajak atau upeti di wilayah Ukraina Timur yang berhasil dikuasai.
Separatis pro-Rusia di wilayah tersebut memaksa setiap penduduk untuk membayar hingga jutaan rupiah.
Rencananya, uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai perang dengan Ukraina.
Baca juga: Taklukkan Desa di Severodonetsk, Pasukan Rusia Sedikit demi Sedikit Kuasai Wilayah Ukraina
Baca juga: Maju ke Wilayah Perang, Zelensky Adakan Kunjungan Tiba-tiba ke Kota Ukraina yang Disasar Rusia
Hal ini dilaporkan telah diungkapkan oleh Vitaly Khotsenko, Perdana Menteri dari Donetsk People's Republik (DPR) yang memproklamirkan diri.
Dikutip TribunWow.com dari Mirror, Senin (18/6/2022), ia menyatakan bahwa setiap orang termasuk bayi dan orangtua, diminta menyerahkan 14 ribu rubel (Rp 3,6 juta).
Dilaporkan hal ini berlaku untuk semua orang di wilayah pendudukan Ukraina timur, di mana uang tersebut akan digunakan untuk berperang.
Adapun laporan ini pertama kali diunggah oleh Kira Yarmysh, juru bicara kritikus Kremlin Alexei Navalny, melalui akun Twitter pribadinya.
Padahal sebelumnya, Kremlin mengatakan mereka akan menginvestasikan lebih dari dua triliun rubel untuk perekonomian DPR, dalam waktu dua tahun.
Tetapi tidak diketahui bagaimana uang itu akan dipergunakan nantinya.
Diketahui, warga Ukraina yang tinggal di wilayah tenggara Donetsk dan Luhansk, yang dikenal sebagai Donbas, telah dikendalikan oleh separatis dukungan Moskow selama hampir delapan tahun.
Namun Presiden Rusia Vladimir Putin baru mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai republik resmi tiga hari sebelum menginvasi Ukraina, pada 21 Februari.
Hal ini dilihat sebagai dalih bagi penghasut perang untuk menyerang Ukraina.
Selama ini, semua negara anggota PBB, selain Rusia, menganggap DPR secara hukum masih bagian dari Ukraina dan bukan negara merdeka.
Namun awal pekan ini, Suriah menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui dua bagian Ukraina sebagai republik merdeka.
Dukungan tersebut diduga dilatari kedekatan Rusia dengan Suriah.
Pasalnya, Rusia adalah sekutu utama Presiden Suriah Bashar Al-Assad di mana kedua negara secara kolektif telah melakukan daftar panjang kejahatan perang dan saling menopang selama bertahun-tahun perang.
Baca juga: Sosok Tentara Ukraina yang Viral Usir Kapal Perang Rusia dari Pulau Ular, Kini Diberi Penghargaan
Baca juga: Kesaksian Tentara Azov yang Menyerah ke Rusia, Bongkar Kebobrokan Dinas Militer Ukraina
Rusia Laporkan Serangan Brutal ke Wilayah Donetsk
Rusia menyebutkan banyaknya penyerangan yang dilakukan pasukan Ukraina ke wilayah Donestk yang telah memisahkan diri dari negara itu.
Menurut pihak Rusia, sejumlah distrik dibombardir, bahkan sampai menghancurkan fasilitas sipil.
Insiden ini mendorong pihak Rusia untuk menyerukan diadakannya pengadilan internasional untuk menghakimi kejahatan perang oleh Ukraina.
Dilansir TribunWow.com dari media Rusia RIA Novosti, Rabu (30/3/2022), pasukan Ukraina menembaki distrik Petrovsky di Donetsk dua kali dalam sepuluh menit.
Menurut kantor perwakilan DPR di JCCC, pasukan Ukraina menembakkan 12 proyektil dengan kaliber 122 mm.
Menurut pesan di saluran Telegram kantor perwakilan wilayah, kota itu diserang pada pukul 08.05 dan 08.15 waktu setempat.
Pertama, pasukan Ukraina menembakkan empat proyektil, dan yang kedua delapan proyektil.
Distrik Kirovsky juga mengalami kejadian serupa di mana beberapa apartemen di sebuah gedung tinggi di Donetsk hancur akibat penembakan oleh pasukan Ukraina.
"Akibat serangan artileri VFU (formasi bersenjata Ukraina ) di sebuah bangunan perumahan di Jalan Pintera, beberapa apartemen hancur sekaligus. Menurut JCCC , nasionalis menembakkan 10 peluru kaliber 122 mm di pagi hari di distrik Kirovsky di Donetsk," kata markas besar pertahanan wilayah Republik Rakyat Donetsk di saluran Telegram.
Wali Kota Donetsk, Oleksiy Kulemzin mengatakan pada Rabu pagi, bahwa serangan itu menghancurkan sebagian bangunan tempat tinggal.
Distrik Mikhailovka tak ketinggalan menjadi sasaran pasukan Ukraina.
Pada pukul 07.20 waktu setempat, Ukraina menembakkan delapan proyektil dengan kaliber 122 mm.
"Api direkam dari VFU ke arah desa Mikhailovka, 8 proyektil kaliber 122 mm ditembakkan," bunyi pesan kantor perwakilan wilayah di saluran Telegram.
Insiden yang berlarut-larut di wilayah Donetsk membuat Wakil Duma Negara dari wilayah Krimea, Mikhail Sheremet merasa prihatin.
Ia mengusulkan untuk mengadakan pengadilan internasional untuk kejahatan perang nasionalis Ukraina.
Hal ini diutarakan setelah sebelumnya, kepala misi pemantauan hak asasi manusia di Ukraina, Matilda Bogner, angkat suara.
Ia mengatakan bahwa PBB menyerukan penyelidikan penuh rekaman video di mana militer Ukraina menembak kaki tentara Rusia yang ditangkap.
"Satu penyelidikan tidak cukup di sini. Penting untuk mengadakan pengadilan internasional dan membawa militer Ukraina dan nasionalis ke pengadilan atas semua kejahatan mereka terhadap warga sipil dan tawanan perang," kata Sheremet kepada RIA Novosti.
Menurutnya, perlu diadakan pengadilan internasional di Donetsk atau Odessa, di mana kaum nasionalis membakar orang-orang yang tidak bersalah di House of Trade Unions delapan tahun lalu.
"Cepat atau lambat, hukuman pasti akan menimpa semua orang. Tidak ada yang akan bersembunyi dari pembalasan," tegas Sheremet.(TribunWow.com)
