Konflik Rusia Vs Ukraina
Dituduh Bertanggung Jawab Culik Paksa Anak-anak Ukraina, Sekutu Putin Dikenai Sanksi oleh Inggris
Inggris menjatuhkan sanksi baru pada sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin yang dituduh bertanggung jawab atas penculikan massal anak-anak Ukraina.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Inggris menjatuhkan sanksi baru pada sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin yang dituduh bertanggung jawab atas penculikan massal anak-anak Ukraina.
Maria Lvova-Belova, yang memegang peran sebagai 'Komisaris Hak Anak' Rusia, diduga terlibat dalam penculikan paksa dan adopsi anak-anak Ukraina di Rusia.
Namun, tudingan tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Rusia maupun Lvova-Belova secara pribadi.
Baca juga: Sempat Telepon Putin, Kadyrov Sebut Isu Presiden Rusia Sakit Omong Kosong, Minta Barat Tutup Mulut
Baca juga: Di Bangunan Sekolah, Tentara Rusia Tinggalkan Pesan Minta Maaf untuk Anak-anak Ukraina, Ini Isinya
Dilansir TribunWow.com dari Daily Mail, Kamis (16/6/2022), dilaporkan bahwa selama invasi, anak yatim piatu Ukraina diambil dari wilayah yang diduduki Rusia.
Kabarnya, anak-anak tersebut dibawa ke wilayah Rusia untuk menjadikan mereka warga negara resmi.
Tudingan ini dilontarkan Ukraina yang menyebut Rusia telah mendeportasi lebih dari 232 ribu anak ke wilayahnya.
Tercatat lebih dari 2 ribu anak di antaranya menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tua mereka akibat perang.
Kyiv juga telah mengecam langkah parlemen Putin untuk menyederhanakan proses adopsi anak-anak Ukraina oleh penduduk Rusia.
Terkait hal ini, Lvova-Belova dituduh memungkinkan 2 ribu anak-anak dibawa paksa dengan kekerasan dari wilayah Luhansk dan Donetsk Ukraina.
Ia juga diklaim telah mengatur kebijakan baru untuk memfasilitasi adopsi paksa mereka di Rusia.
Lvova-Belova dikabarkan bertemu dengan Putin pada awal Maret, di minggu-minggu pertama serangan Rusia ke Ukraina.
Mereka bertemu untuk membahas perubahan undang-undang yang mengizinkan orang Rusia mengadopsi anak-anak Ukraina.
Pertemuan mereka terjadi pada hari yang sama ketika serangan udara Rusia menghancurkan rumah sakit bersalin dan anak-anak di Mariupol.
Inggris pun merespons dengan menjatuhkan sanksi baru yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Liz Truss pada hari ini, Kamis (16/6/2022).
Selain itu juga Patriark Kirill, kepala Gereja Ortodoks Rusia yang menjadi pendukung utama Putin.
Sanksi lain juga dijatuhkan kepada kepala perusahaan transportasi Rusia, komandan militer Rusia, dan pemimpin separatis Ukraina yang dituduh bekerja sama dengan pasukan Rusia di wilayah Kherson.
"Hari ini kami menargetkan para pendukung dan pelaku perang Putin yang telah membawa penderitaan yang tak terhitung ke Ukraina, termasuk pemindahan paksa dan adopsi anak-anak," kata Truss.
"Kami tidak akan lelah membela kebebasan dan demokrasi, dan terus menekan Putin, sampai Ukraina berhasil," pungkasnya.
Baca juga: Rusia Ajarkan Materi Perang Ukraina pada Anak-Anak di Sekolah, Orangtua Murid Berang: Ini Konyol
Baca juga: Rusia Diduga Gunakan Gim Sejenis Pokemon GO untuk Tipu Anak-anak Ukraina agar Ungkap Lokasi Militer
PBB Khawatir Terjadi Adopsi Paksa Anak Ukraina
Selama terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia, diketahui terdapat banyak anak warga Ukraina yang dipindahkan ke Rusia sejak terjadinya awal serangan pada Februari 2022 lalu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) alias United Nations (UN) kini menyoroti isu kemungkinan terjadinya adopsi paksa yang dilakukan oleh warga Rusia terhadap anak-anak Ukraina.
Isu ini dibahas oleh Afshan Khan selaku Direktur Regional UN Children Fund untuk Eropa dan Asia Tengah.
Dikutip TribunWow.com dari Sky News, Afshan menegaskan para anak-anak Ukraina tersebut tidak bisa diasumsikan sebagai anak yatim piatu.
Afshan menjelaskan, kebijakan mengadopsi anak harus selalu didasari kepentingan sang anak.
"Terkait anak-anak yang telah dipindahkan ke Rusia, kami bekerja dengan ombudspersons dan jaringan untuk bagaimana kita dapat mendokumentasi kasus-kasus tersebut," ujar Afshan.
Afshan mengatakan, untuk saat ini tidak ada akses menuju anak-anak tersebut.
Sebelumnya diberitakan, menurut informasi dari pemerintah Ukraina sebanyak ratusan anak-anak di Ukraina telah tewas akibat konflik.
Dikutip TribunWow.com dari Aljazeera.com, informasi ini disampaikan oleh kantor Kejaksaan Ukraina.
Selain tewas terbunuh, ribuan anak-anak juga disebut telah diculik oleh pemerintah Rusia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Menurut informasi Kemenlu Ukraina, sebanyak 2.389 anak-anak warga Donetsk dan Luhansk telah dibawa keluar secara ilegal dari wilayah Ukraina.
Ribuan anak-anak tersebut diketahui dibawa masuk ke wilayah Rusia.
Pemerintah Ukraina menyatakan Rusia telah melanggar hukum internasional.
"Kami meminta dunia internasional untuk merespons segera terhadap aksi ilegal pemindahan anak-anak, untuk menekan Rusia agar menghentikan perang melawan masyarakat Ukraina," jelas Kemenlu Ukraina. (TribunWow.com/Via/Anung)
