Sosok Diduga Orang Dalam Pemerintahan Rusia Ungkap Putin Lakukan Operasi Perut

TRIBUNWOW.COM - Pada Jumat (13/5/2022) lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat terekam menghadiri rapat virtual dengan dewan keamanan Rusia.

Sebuah akun di sosial media (sosmed) menyebut rapat tersebut telah direkayasa oleh pemerintah Rusia.

Menurut keterangan akun itu, pada saat rapat itu dilakukan, Putin sebenarnya sedang menjalani operasi di bagian perut.

Baca juga: 5 Fakta Evakuasi Tentara di Mariupol, Ukraina Hindari Kata Menyerah hingga Nasib Para Prajurit Azov

Baca juga: Isi Wawancara Jurnalis Ukraina dan Tentara Rusia, Komandan Pasukan Putin Bunuh Bawahan yang Terluka

Dikutip TribunWow.com dari Thesun.co.uk, akun sosmed tersebut diketahui dijalankan oleh sosok yang diduga orang dalam pemerintahan Rusia.

Berdasarkan keterangan akun itu, bagian awal sudah direkam lebih dulu sebelum Putin menjalani operasi.

Sementara itu bagian penutup direkayasa menggunakan komputer dan teknologi deepfake.

Akun tersebut mengatakan, pada 12 Mei hingga 13 Mei kemarin, Putin menjalani operasi untuk menghilangkan cairan di bagian perutnya.

"Prosedur (operasi) berjalan baik tanpa komplikasi," kata akun itu.

Namun belum diketahui apakah operasi perut itu adalah bagian dari pengobatan kanker atau bukan.

Baca juga: Bandingkan Jumlah Korban Tewas, Wali Kota Mariupol Sebut Putin Lebih Jahat Dibanding Hitler

Sebelumnya, media asal Inggris The Sun menyoroti penampilan Presiden Rusia Vladimir Putin saat mengadakan rapat virtual pada Jumat (13/5/2022).

Pada pertemuan tersebut, Vladimir Putin mengadakan rapat bersama dewan keamanan Rusia.

The Sun menyebut, kepala Vladimir Putin tampak bengkak, ketika menghadiri rapat daring tersebut.

The Sun juga memberitakan beredar rumor kepala Putin tampak seperti diedit atau dipasang ke badannya.

Dalam pertemuan itu, Putin juga berbincang dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz tentang konflik di Ukraina.

Pada kesempatan tersebut, Putin menjelaskan kepada Scholz tentang tujuan operasi militer Rusia adalah untuk melindungi masyarakat di Donbass.