Stok Senjata 7 Tahun Habis untuk Ukraina, AS Kini Cari Cara untuk Atasi Potensi Taiwan Vs China

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) diketahui telah menghabiskan stok senjata selama tujuh tahun untuk dikirimkan ke Ukraina yang kini berkonflik melawan Rusia.

Saat ini AS tengah mencari cara bagaimana melindungi Taiwan dari potensi konflik yang kemungkinan terjadi melawan China.

Informasi habisnya stok senjata di AS disampaikan oleh politisi Partai Republik dari Wisconsin, Mike Gallagher.

Baca juga: Nekat Kunjungi Ukraina Sendiri, Ibu Negara AS Tergerak setelah Melihat Pengungsi Ukraina di TV

Baca juga: Ibu Negara AS Jill Biden Mendadak Kunjungi Ukraina di Hari Ibu, Bertemu Istri Zelensky Bahas Hal Ini

Dikutip TribunWow.com dari rt.com, Gallagher menyebut stok persenjataan AS kini tengah menipis.

"Kita baru saja menghabiskan stok (senjata) Javelin selama tujuh tahun," ujar Gallagher.

Gallagher menyampaikan, AS kini juga sedang berusaha untuk melindungi Taiwan dari agresi Partai Komunis China.

"Mereka akan membutuhkan akses yang sama untuk beberapa senjata tersebut dan kami tidak punya stok yang tersedia untuk menutupi apa yang kami habiskan di Ukraina," katanya.

Di sisi lain, seorang komandan Ukraina yang ditahan Rusia mengungkap bantuan senjata dari Amerika Serikat yang ternyata tak berguna.

Ia menyinggung sistem anti-tank kebanggaan AS, Javelin, yang ternyata kurang efektif digunakan dalam perang.

Selain itu, peluncur rudal yang dipasok Inggris juga memiliki kelemahan ketika digunakan.

Dilansir TribunWow.com dari media Rusia RT, Minggu (8/5/2022), sistem anti-tank Javelin buatan AS telah dipuji karena keefektifannya oleh pejabat Washington.

Senjata pertahanan ini telah diubah oleh Media Barat menjadi simbol perlawanan Ukraina dalam konflik dengan Rusia.

Tetapi seorang komandan marinir Ukraina, yang akhirnya ditangkap selama pertempuran untuk Mariupol, mengungkapkan perangkat keras itu tidak benar-benar sesuai dengan klaimnya.

"Javelin tidak terbukti berguna, terutama dalam perang perkotaan," kata Kolonel Vladimir Baranyuk, komandan Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-36 Ukraina.

"Kami bahkan tidak bisa meluncurkannya. Saya pikir itu sama sekali tidak berguna di lingkungan perkotaan, karena selalu ada sesuatu yang menghalangi," jelasnya.

Unit Baranyuk juga dipersenjatai dengan Next-generation Light Anti-tank Weapons (NLAW), yang dipasok oleh Inggris.

Tetapi menurut perwira tersebut, senjata ini juga memiliki kekurangan.

"Mengenai peluncur rudal NLAW, kami lebih sering menggunakannya daripada Javelin, tetapi memiliki masalah tersendiri dengan baterai yang terkuras dalam kondisi dingin, sehingga tidak mungkin diluncurkan,” ungkap Baranyuk.

Rudal Javelin yang ditembakkan dari bahu dilengkapi dengan panduan inframerah dan dikatakan mengadopsi lintasan 'serangan atas' untuk menyerang atap tank, yang merupakan bagian yang paling rentan.

Sama seperti NLAW, mereka adalah senjata 'tembak-dan-lupakan', yang berarti bahwa rudal itu mengarahkan dirinya sendiri ke sasarannya.

Diketahui, Baranyuk dan marinirnya telah ditugaskan untuk menjaga pinggiran utara Mariupol, sebuah kota pelabuhan strategis di tenggara Ukraina.

Komandan itu ditangkap dalam upaya yang gagal untuk melarikan diri dari kota tersebut.

Ia mengaku mencoba lari bersama dengan beberapa orang yang setia setelah menyadari bahwa janji Kiev untuk mengirim bantuan kepada pasukannya yang dikepung adalah kebohongan.

Baca juga: AS Akui Bantu Ukraina Lenyapkan Jenderal-jenderal Perang Rusia dengan Cara Berikut Ini

Baca juga: VIDEO Tentara Ukraina Gunakan Meriam Canggih dari AS, Sekali Tembakan Butuh Biaya Rp 1,4 Miliar

Jumlah Bantuan AS untuk Ukraina

Pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini telah mengeluarkan hampir Rp 50 triliun hanya untuk mengirim senjata ke Ukraina.

Dari total jumlah tersebut, kini hanya tersisa Rp 3 miliar saja.

Diketahui anggaran awal bantuan militer AS untuk Ukraina adalah sebesar 3,5 miliar USD atau setara Rp 50 triliun.

Namun karena dana tersebut hampir habis, pemerintah AS mengajukan kepada kongres tambahan anggaran untuk bantuan militer sebesar 33 miliar USD atau setara Rp 479 triliun.

Dikutip TribunWow.com dari rt.com, pemerintah AS kini tengah meminta persetujuan kepada kongres.

Informasi ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.

Presiden AS Joe Biden telah menandatangani permintaan anggaran ini pada Kamis (28/4/2022).

Biden mengakui 33 miliar USD bukanlah jumlah yang murah.

Namun menurutnya hal ini diperlukan untuk mengatasi agresi Rusia di Ukraina.

Psaki bahkan menyebut dana bantuan militer ini bersifat darurat layaknya dana untuk mengurus Covid-19.

Psaki menyampaikan, uang milyaran USD itu nantinya akan digunakan untuk membeli senjata dan peralatan militer yang dibutuhkan oleh Ukraina.

AS diketahui merupakan negara yang mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina dalam jumlah yang sangat besar.

Bahkan baru-baru ini, DPR AS menyetujui sebuah RUU yang akan semakin mempermudah AS untuk mengirimkan senjata ke Ukraina.

Namun bantuan senjata tersebut ternyata tidaklah diberikan secara cuma-cuma.

Dikutip TribunWow.com dari rt.com, anggota parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin membongkar RUU yang baru saja disetujui oleh DPR AS.

RUU tersebut diketahui bernama Undang-Undang Pinjam-Sewa Pertahanan Demokrasi Ukraina.

Kini RUU itu hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden AS Joe Biden sebelum berlaku.

"Motif Washington jelas terlihat," tulis Volodin di akun sosmednya.

Volodin menyampaikan, dengan adanya aturan baru ini, AS sesungguhnya berusaha mencari untung besar-besaran untuk perusahaan senjatanya.

Volodin memperingatkan, Ukraina terancam berutang ke AS hingga generasi-generasi selanjutnya.

"Zelensky memimpin negara ke dalam lubang utang," kata Volodin.

Program baru ini ternyata pernah diadopsi oleh pemerintah AS pada era perang dunia ke-2 dulu.

Pada saat itu AS mengirimkan bantuan militer ke pihak yang berperang, namun aturan baru ini disetujui 417 anggota senat oleh 10 anggota senat.

Dalam RUU baru ini, DPR AS mengizinkan pemerintah AS untuk meminjamkan atau menyewakan alat-alat pertahanan kepada Ukraina atau seluruh negara Eropa Timur yang kini terdampak invasi pasukan militer Rusia.

Bantuan militer dari AS ini nantinya ditujukan untuk memperkuat pertahanan negara dari invasi pasukan militer Rusia agar bisa melindungi warga sipil.

Namun hal yang menjadi pertanyaan adalah mampukah Ukraina membayar?

Pada RUU ini, negara yang mendapat pinjaman atau sewaan bantuan militer diwajibkan untuk mengembalikannya atau membayarnya.

Ukraina sendiri saat ini tengah memohon kepada negara-negara Uni Eropa dan AS agar dikirimkan bantuan sebesar 7 miliar USD per bulan atau setara dengan Rp 101 triliun hanya untuk membayar gaji dan pensiun. (TribunWow.com/Anung/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina