Hal-hal yang Terjadi jika Putin Nyatakan Perang secara Resmi terhadap Ukraina, Tanggal 9 Mei?

Dikatakan pernyataan perang secara resmi dapat mendongkrak dukungan publik terhadap aksi militer di Ukraina dan juga memungkinkan pemerintah menyatakan mobilisasi pasukan yang sangat diperlukan Rusia saat ini.

Kremlin: 'Tak Masuk Akal'

Menanggapi laporan-laporan tentang kemungkinan pengumuman, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Rabu (04/05), "Tidak benar. Tidak masuk akal."

Pada tanggal 20 Februari, tiga hari sebelum aksi yang dinamakan operasi militer khusus dimulai, Peskov mengatakan laporan-laporan tentang rencana invasi ke Ukraina oleh pasukan Rusia merupakan provokasi dan dimaksudkan untuk menghasut histeria.

"Ingat sepanjang sejarahnya, Rusia tidak pernah menyerang siapapun. Dan Rusia, yang telah melewati begitu banyak perang, adalah bahkan negara terakhir di Eropa yang mau mengucapkan kata 'perang'."

Paus Franciskus mengatakan Perdana Menteri Hungaria Victor Orban memberikan info kepadanya dalam pertemuan pada tanggal 21 April bahwa pemerintah Rusia merencanakan untuk mengakhiri aksi militer pada tanggal 9 Mei.

Pada awal Maret, Putin mengatakan tidak ada tempat untuk memberlakukan undang-undang perang atau atau hukum darurat lain karena langkah itu hanya akan dilakukan jika ada penyerbuan dari luar.

Tindakan-tindakan yang diartikan sebagi agresi asing, menurut Konstitusi Rusia:

- Invasi terhadap Federasi Rusia oleh militer negara lain, pendudukan militer, pencaplokan wilayah atau bagian dari wilayah

- Penggunaan senjata terhadap Rusia

- Blokade pelabuhan dan wilayah pesisir

- Serangan pasukan asing terhadap pasukan Rusia, di manapun pasukan Rusia dikerahkan

- Mengizinkan negara lain menggunakan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap Rusia

- Mengirimkan kelompok-kelompok senjata dari negara asing, tentara tak reguler atau tentara bayaran yang dapat digunakan untuk menyerang Rusia.

Baca juga: Habiskan Rp 13 Triliun per Hari untuk Invasi Ukraina, Ini Kebutuhan Rusia

'Keadaan Perang ' dan Hukum Darurat Perang