Kini Dukung Penuh, Inggris Ternyata Sempat Tolak Bantu Ukraina saat Putus Asa Cegah Invasi Rusia

TRIBUNWOW.COM - Pihak Inggris yang kini dikenal vokal mendukung Ukraina, rupanya sempat memalingkan muka saat dimintai bantuan.

Inggris menolak ketika Ukraina yang putus asa ingin membeli senjata melawan Rusia.

Peristiwa ini terjadi ketika perebutan semenanjung Krimea pada tahun 2014.

Baca juga: Dukung Ukraina, PM Inggris Boris Johnson ke Gujarat Bujuk India Jauhi Rusia, Tawarkan Hal Ini

Baca juga: Sebut Putin Buaya, PM Inggris Ungkap Niat Zelensky Pukul Mundur Rusia dari Wilayah Ukraina

Dilansir TribunWow.com dari Daily Mail, Minggu (24/4/2022), fakta mencengangkan ini diungkap oleh Mantan menteri pertahanan Inggris Sir Michael Fallon.

Dalam wawancara bersama Sunday Times, ia menuturkan kekhawatiran untuk memprovokasi Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya mengarahkan pada nasib buruk Ukraina.

Ketika melayani di bawah mantan perdana menteri Konservatif David Cameron, misalnya, dia mengklaim diberitahu untuk menolak permintaan bantuan dalam meningkatkan pertahanan Ukraina meskipun Kementerian Pertahanan ingin menolong.

Fallon mengatakan kebijakan ini berlaku selama tujuh tahun, dan baru dicabut dalam beberapa minggu sebelum invasi pada Februari tahun ini.

"Kami terhalang dan kami diblokir di Kabinet untuk mengirim senjata yang mereka butuhkan ke Ukraina," ucap Fallon.

"Beberapa di Kabinet merasa sangat yakin bahwa kita tidak boleh melakukan apa pun untuk memprovokasi Rusia lebih lanjut."

"Saya merasa itu tidak masuk akal. Rusia tidak perlu diprovokasi. Mereka sudah ada di sana, mengirim orang melintasi perbatasan."

Fallon menambahkan, bahwa selama bertahun-tahun sebagai menteri pertahanan, antara 2014 dan 2017, Ukraina sampai putus asa untuk membeli senjata Inggris.

"(Ukraina) menginginkan hampir segalanya. Mereka tidak mampu menahan serangan ke Donbas. Kadang-kadang mereka hanya memiliki sedikitnya senapan," ungkap Fallon.

Adapun kebijakan yang digagas pemerintah Cameron, adalah tidak mengirimkan senjata mematikan ke Ukraina.

Hal ini dipatuhi oleh penggantinya, Theresa May, yang pada November 2017 menuduh Rusia menjalankan kampanye siber yang memfitnah untuk menabur perselisihan di Barat dan merusak institusi.

Namun, dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengasingkan Rusia dan menyebabkan Perang Dingin lagi.