Bakal Ikut Perang di Ukraina? China Jawab Isu Rusia Minta Bantuan Militer

TRIBUNWOW.COM - China adalah negara superpower yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia.

Semenjak Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, China terus mengambil langkah netral, namun turut membela Rusia saat menyatakan bahwa sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Rusia tidak dapat dibenarkan.

Sejauh ini negara-negara barat telah mengirimkan bantuan berupa senjata dan perlengkapan perang kepada Ukraina.

Baca juga: Kunjungi Tentara Ukraina yang Terluka, Zelensky Diajak Selfie hingga Berikan Hadiah Ini

Baca juga: Pemerintah Ukraina Klarifikasi Info Intelijennya soal Pasukan Rusia Tembaki Rombongan Pengungsi

Lantas akankah China melakukan hal serupa?

Dikutip TribunWow.com dari BBC.com, pemerintah China telah menjawab soal isu Rusia meminta ke China bantuan militer.

Juru bicara dari Kedutaan Besar China untuk Amerika Serikat (AS) telah menjawab apa yang menjadi prioritas China untuk saat ini.

Ia mengatakan, pemerintah China saat ini fokus untuk menjaga agar perang di Ukraina tidak lepas kendali.

Pemerintah China juga mengiyakan bahwa kondisi di China saat ini mengkhawatirkan.

"Prioritas paling tinggi saat ini adalah menghindari situasi semakin memanas atau bahkan menjadi tak terkontrol," jelas sang jubir.

Pada Minggu (13/3/2022), sejumlah kantor berita seperti The Financial Times memberitakan bahwa pejabat AS meyakini Rusia telah meminta bantuan militer ke China.

Tak hanya bantuan militer, Rusia juga meminta bantuan ekonomi kepada China.

Namun isu tersebut telah dibantah oleh jubir Kedubes China untuk AS yang mengaku belum pernah mendengar adanya laporan seperti itu.

Baca juga: Sosok Ivan Fedorov, Wali Kota di Ukraina yang Diculik Rusia, Berusia 33 Tahun dan Dikenal Pemberani

Dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, China beberapa kali menyatakan sikapnya mendorong agar kedua belah segera melakukan negosiasi damai.

Pada Selasa (8/3/2022) Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan secara daring bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Ketiga pemimpin negara itu bertemu dan membahas soal konflik antara Rusia dan Ukraina.

Pada konferensi video bersama kedua pimpinan negara lain, Xi Jinping mengaku sedih melihat konflik yang terjadi di Eropa.

Xi Jinping juga meminta agar Prancis dan Jerman bersama China bekerja sama mendukung terjadinya negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina.

Dikutip TribunWow.com dari Aljazeera.com, Xi Jinping mendeskripsikan situasi di Ukraina sangat mengkhawatirkan.

Menurut Xi Jinping hal yang harus diprioritaskan saat ini adalah mencegah konflik di Ukraina meluas di luar kendali.

Juru bicara pemerintah Jerman menjelaskan, saat ini telah terjadi kesepakatan antara Jerman, China, dan Prancis untuk mendorong jalur negosiasi damai sebagai solusi mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina.

"Pimpinan dari tiga negara berbicara mendukung bantuan kemanusiaan dan akses ke daerah konflik," ujar jubir pemerintah Jerman.

Diketahui, selama ini China menolak untuk menyebut apa yang dilakukan oleh Rusia sebagai invasi.

China juga menentang sanksi yang diberikan oleh sejumlah negara terhadap Rusia menyebut sanksi tersebut adalah hal yang ilegal.

Reporter Aljazeera di China menjelaskan saat ini China sedang berada di bawah tekanan untuk mengambil sikap terhadap konflik Rusia dan Ukraina.

China disebut ingin segera konflik Rusia dan Ukraina segera berakhir.

Pada Selasa (8/3/2022), direktur agen intelijen Amerika Serikat (AS) atau CIA, William Burns meyakini Xi Jinping saat ini sedang gelisah.

"Mereka tidak mengantisipasi pasukan Rusia mengalami kesulitan yang besar," ujar Burns.

Burns juga menduga Xi Jinping khawatir reputasinya akan memburuk gara-gara memiliki hubungan dekat dengan Putin.

Hanya China yang Bisa Selamatkan

Mantan direktur jenderal Royal United Services Institute, Michael Clarke, menuturkan spekulasi seputar invasi Rusia ke Ukraina.

Ia menyinggung penggulingan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mungkin terjadi dengan cara kudeta.

Dilansir TribunWow.com dari kanal berita Sky News, Rabu (9/3/2022), Clarke menilai Putin telah membuat kesalahan strategis besar-besaran.

Hal ini terlihat dari hambatan yang dialami tentara Rusia untuk menguasai Kiev setelah 13 hari invasi dijalankan.

Sementara Putin dikabarkan mulai depresi karena operasi militer yang dijalankannya tak berjalan sesuai rencana.

Apalagi ditambah tekanan internasional yang menjatuhkan berbagai sanksi ke Rusia.

Hal ini dinilai menjadi jaminan bahwa pemerintahan Putin tak akan berjalan lebih lama lagi.

"Saya pikir Putin sudah selesai, dia akan mundur dengan cepat atau mungkin dalam dua atau tiga tahun," kata Clarke.

"Tidak ada pemulihan dari ini, tidak ada jalan kembali untuknya."

Clarke mengatakan tidak mungkin ada revolusi besar-besaran di Rusia karena tidak ada mekanisme untuk itu.

Dan Putin dianggap masih cukup populer di kalangan warga Rusia biasa di bagian tengah dan timur negara tersebut.

Namun warga kelas menengah cenderung tidak menyukainya.

Sementara para oligarki kini mulai khawatir karena Putin kini mengganggu kemampuan mereka untuk menghasilkan uang.

Pasalnya, akibat invasi ke Rusia, sejumlah perusahaan maupun individu Rusia dikenai sanksi global.

Sementara sejumlah perusahaan internasional yang berkerjasama dengan para taipan itu memilih hengkang dari Rusia.

Belum lagi sanksi pemutusan hubungan antara bank Rusia dengan SWIFT yang menyebabkan transaksi internasional tak bisa dilakukan.

Nilai tukar Rubel pun anjlok besar-besaran sementara sejumlah kerugian diderita negara dan rakyat Rusia.

"Nasib Putin akan menjadi seperi Julius Caesar. Tidak harus berupa pembunuhan fisik, tetapi seseorang akan menusukkan pisau secara politis," ujar Clarke.

"Ketika satu orang melakukannya, mereka semua akan bergabung. Itulah nasib yang sekarang menantinya."

"Dan hanya China yang bisa menyelamatkannya," imbuhnya. (TribunWow.com/Via/Anung)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina