Prediksi Pasukan Rusia akan Makin Brutal, Eks Agen M16 Yakin Nasib Putin Berakhir Nahas

Lantas, apakah Presiden Rusia Vladimir Putin yang menginisiasi perang tersebut bisa diadili sebagai penjahat perang?

Dilansir TribunWow.com dari BBC News, Kamis (10/3/2022), negara-negara dunia mengakui adanya peraturan perang.

Aturan tersebut tak dapat dilanggar lantaran berkaitan dengan urusan kemanusiaan.

Antara lain adalah ketentuan bahwa warga sipil tidak dapat dengan sengaja diserang, begitu pula infrastruktur yang vital bagi kelangsungan hidup mereka.

Beberapa senjata juga dilarang karena mengakibatkan penderitaan mengerikan, seperti misalnya ranjau darat anti-personil dan senjata kimia atau biologi.

Orang sakit dan terluka harus dirawat, termasuk tentara yang terluka, yang memiliki hak sebagai tawanan perang.

Undang-undang lain melarang penyiksaan dan genosida atau upaya yang disengaja untuk menghancurkan sekelompok orang tertentu.

Pelanggaran serius selama perang seperti pembunuhan, pemerkosaan atau penganiayaan massal terhadap suatu kelompok, dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun tanggung jawab terhadap penegakan peraturan tersebut saat ini dipegang oleh International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ).

ICJ dapat mengatur perselisihan antar negara, tetapi tidak dapat menuntut individu.

Ukraina telah mendaftarkan kasus dugaan kejahatan perang terhadap Rusia atas invasi di badan tersebut.

Jika ICJ memutuskan melawan Rusia, tugas menegakkan penilaian itu akan jatuh ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Tetapi Rusia sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB dapat memveto proposal apa pun untuk membatalkannya.

Sementara itu, ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk membawa individu yang terbukti bersalah ke pengadilan di Den Haag.

Di sinilah batasan praktis atas kekuasaan pengadilan menjadi jelas.