Breaking News:

Kabar Ibu Kota

PN Jakarta Pusat Minta Jokowi Memperketat Regulasi soal Buruknya Kualitas Udara di Ibu Kota

Buruknya kualitas udara di Ibu Kota DKI Jakarta hingga kini masih menjadi perhatian warga sekitar khususnya.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Polusi udara terlihat di langit Jakarta akhir tahun 2018. Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia. 

TRIBUNWOW.COM - Buruknya kualitas udara di Ibu Kota DKI Jakarta hingga kini masih menjadi perhatian warga sekitar khususnya.

Dikutip TribunWow.com dari Channelnewsasia, hal itu pun menjadi perhatian Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat pada Kamis (16/9/2021), memerintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya untuk memperketat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan penegakan hukum terkait buruknya kualitas udara di Jakarta.

Baca juga: Fakta Viral Polisi Dorong Pemotor yang Langgar Aturan hingga Jatuh, Begini Nasib Korban dan Akhirnya

Selain itu, dalam putusan penting, pengadilan bahkan menemukan bahwa presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri serta gubernur Jakarta dan dua provinsi tetangganya, Banten dan Jawa Barat telah melanggar hukum.

Pasalnya, mereka dinilai ikut andil membiarkan kualitas udara Jakarta memburuk.

Satu di antara pemimpin kasus tersebut, hakim Saifudin Zuhri mengatakan dalam putusannya bahwa para terdakwa telah 'melakukan perbuatan melawan hukum'.

Ketujuh orang tersebut merupakan tergugat dalam gugatan sejumlah warga Jakarta yang menuntut pemerintah baik di tingkat pusat maupun kota, memperketat aturan baku mutu udara yang dinilai terlalu lunak.

Mereka juga mendorong pengawasan dan sanksi yang lebih baik bagi para pelanggar.

Baca juga: Tak Ada Kunci Otomatis, Pembunuh Ibu dan Anak Diduga Gagal Buang Mayat, Akhirnya Ditinggal di Bagasi

Monas
Monas (TRIBUNNEWS)

Pengadilan memerintahkan Jokowi sebagai presiden untuk memperketat standar kualitas udara nasional.

Ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan kelompok sensitif dalam populasi, sejalan dengan ilmiah dan perkembangan teknologi.

Sementara itu, ketiga menteri diminta untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas udara Jakarta serta memperketat pengawasan terhadap gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat terkait upaya penanggulangan pencemaran.

“Kualitas udara di Jakarta telah melebihi standar yang dapat diterima, sehingga membahayakan kesehatan para penggugat yang bahkan dapat menyebabkan kematian dini," kata Duta Baskara sebagai hakim lain, dalam putusannya.

"Para terdakwa telah mengetahui fakta ini selama bertahun-tahun tetapi tidak mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan bahwa standar dipenuhi."

“Pemkot Jakarta tidak pernah melakukan upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat daerah mana saja yang terkena polusi udara, risiko yang ditimbulkannya terhadap kesehatan masyarakat serta memantau bagaimana kesehatan masyarakat telah menurun," imbuhnya. (TribunWow.com)

Berita lainnya terkait kabar ibu kota

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved