Kontroversi Saipul Jamil
Sikap Hotman Paris Soroti Kebijakan KPI soal Izin Saipul Jamil Tampil di TV Tuai Kekecewaan Publik
Pengacara Hotman Paris Hutapea mengulurkan tangannya membantu perkara pemboikotan pedangdut Saipul Jamil.
Editor: Atri Wahyu Mukti
TRIBUNWOW.COM - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengulurkan tangannya membantu perkara pemboikotan pedangdut Saipul Jamil.
Ia menanyakan alasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerbitkan surat terkait larangan glorifikasi pelaku pelecehan seksual tersebut.
Didampingi Saipul Jamil dan rekannya, Indah Sari, Hotman Paris meminta ketegasan KPI untuk menjelaskan maksud surat itu.

Baca juga: Sosok Penggagas Penyambutan Saipul Jamil Mantan Narapidana Pelecehan, Keluarga Ungkap Sikap Kekasih
"Saya sudah baca surat ini, tidak secara tegas, atau tidak ada kata-kata yang menyatakan Saipul Jamil tidak bisa lagi tampil di TV," kata Hotman Paris dikutip dari IGTV @hotmanparisofficial, Kamis (9/9/2021).
Ia menilai bahwa Saipul Jamil sudah cukup menjalani hukuman penjara seperti yang didakwakan pengadilan.
Namun, kelakuan masa lalunya justru kembali diungkit.
"Seolah-olah dipertanyakan lagi kehadiran dari Saipul Jamil ini di publik," ujar Hotman Paris.
Oleh karena adanya peringatan KPI tersebut, media penyiaran menolak menampilkan Saipul Jamil.
"Sepertinya media-media TV jadi agak khawatir untuk mengundang Saipul Jamil di TV, padahal putusan pengadilan tidak menghapuskan hak-nya untuk masuk TV," kata dia.
Hotman Paris membandingkan pelaku korupsi yang dilarang lagi masuk ke ranah politik.
Namun, hal ini tak berlaku bagi Saipul Jamil yang bekerja di ranah dunia hiburan.
Hotman Paris meminta KPI tegas mengatakan apakah sang pedangdut diizinkan tampil di TV atau tidak beserta alasannya.
"Perlu penegasan dari KPI apakah Saipul Jamil ini boleh tampil di TV, di acara-acara show atau tidak? Dan kalau tidak boleh apa alasannya?," tanya Hotman Paris.
"Memang surat KPI ini tidak tegas melarang, tapi perusahaan TV jadi khawatir kalau mengundang beliau."
Tak hanya Komnas HAM, Hotman Paris juga menyebut para anggota DPR hingga presiden untuk proaktif menangai hal ini.