Terkini Nasional
Detik-detik Risma Emosi lalu Tegur Petugas soal Bansos: Aku Sudah Usaha Gak Marah, Bapak Bikin Marah
Kemarahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali meledak saat berkunjung di Aceh, Kamis (2/9/2021) lalu.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Tampak Risma keliling Kota Tangerang tanpa pengawalan dari Pemerintah Kota Tangerang dan Polres Metro Tangerang Kota.
Ia secara leluasa mengobrol kepada warga Kota Tangerang soal penyaluran BST di Karang Tengah dan Pinang.
Seperti yang dikatakan Kepala PT Pos Indonesia Tangerang Mohamad Sarip, memang tidak ada satupun pejabat yang mengetahui kedatangan mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
"Itu emang engga boleh diliput sama semuanya, Pemda juga enggak boleh."
"Enggak ada yang tahu kecuali orang PT Pos Indonesia saja. Humas enggak ada," kata Sarip saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Risma Ngomel
Pada kesempatan itu, Tri Rismaharini mengatakan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang.
Jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako.
Saat Risma tanya seorang warga, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh oknum.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram, Rabu (28/7/2021)
"Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," sambungnya.
Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT.
Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.
Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.
