Breaking News:

Terkini Daerah

Ternyata Koruptor, Bupati Budhi Sarwono Pernah Viral Mengeluh Gajinya Sedikit Hanya Rp 6 Juta

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Jumat (3/9/2021).

Kolase (Dok. Instagram Pemkab Banjarnegara) dan (KOMPAS.COM/TANGKAPAN LAYAR)
Foto kiri: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meminta maaf kepada Menko Marives Luhut Binjar Panjaitan dan warga bermarga Panjaitan, Senin (23/8/2021). Foto kanan: Slip gaji Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono diunggah di akun Instagram resmi milik pemkab dengan nama @kabupatenbanjarngera. 

TRIBUNWOW.COM - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018, Jumat (3/9/2021).

Seusai ditangkap, Budhi langsung ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 untuk 20 hari ke depan, sejak 3 Septembr 2021 hingga 22 September 2021.

Sebelum menjadi tersangka, Budhi dulu pernah viral di media sosial (medsos).

Baca juga: Fakta Viral Ucap Nama Luhut Jadi Pak Penjahit, Bupati Banjarnegara Ngaku Tak Hafal dan Siap Dikutuk

Baca juga: Sebut Luhut Menteri Penjahit, Bupati Banjarnegara sampai Bersumpah: Saya Gak Hafal, Namanya Panjang

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, tepatnya pada tahun 2019, Budhi pernah mengeluh gajinya terlalu kecil.

Keluhan itu disampaikan oleh Budhi lewat akun Instagram @kabupatenbanjarnegara, Rabu (2/10/2019).

Dalam unggahan tersebut, tertera besaran gaji bersih yang diterima Budhi Sarwono sesuai draf yakni Rp 6.114.100.

Karena dipotong untuk biaya zakat senilai Rp 152.900, Budhi menerima Rp 5.961.200.

"Kalau saya harus keliling 20 kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 35 kabupaten/kota," kata Budhi, Kamis (3/10/2019).

Ironisnya, kala itu Budhi menjelaskan bahwa gaji yang kecil membuka peluang bagi para kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia,"kata Budhi.

Saat itu Budhi berharap agar pemerintah memerhatikan kepala daerah.

Kendati demikian, Budhi mengaku tak mempermasalahkan jika pemerintah tak ada anggaran untuk meningkatkan gaji para kepala daerah.

"Kalau memang negara ada (anggaran), memperhatikan bupati dan bupati alhamdulillah. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa kok," tuturnya.

Total 2 Tersangka

Diketahui, selain Budhi, satu tersangka lainnya adalah pihak swasta bernama Kedy Afandi.

“Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Mei 2021, dengan menetapkan tersangka BS (Budhi Sarwono),” ujar ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Jumat (3/9/2021).

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Fakta Viral Pria Ngamuk dan Tendang Kades di Jombang, Tuduh Korban Sengaja Tilap Hadiah dari Jokowi

Dalam Pasal itu disebutkan bahwa perbuatan para tersangka dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kemudian, Pasal 12B (1) yang bunyinya "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved