Respons Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, dr Tirta Singgung Sri Mulyani: Negara Jangan Itung-itungan

TRIBUNWOW.COM - Influencer sekaligus tenaga medis dr. Tirta Mandira Hudhi menanggapi wacanan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam hal ini, dokter Tirta juga menyinggung Menteri Keungan Sri Mulyani yang sempat melontarkan wacana kemungkinan PPKM diperpanjang.

Dilansir TribunWow.com, dr Tirta mengatakan bahwa negara harus bisa bersedia memenuhi kebutuhan pokok masyarakat jika ingin wacana tersebut diwujudkan.

Baca juga: Tata Cara Lengkap Dapat Bansos PPKM, Link cekbansos.kemensos.go.id untuk Menerima Bansos PPKM

Sebab bila itu tidak dilakukan, justru akan menimbulkan masalah sosial yang baru seperti kesenjangan.

"Kalau misal PPKM nekat dilanjutkan tanpa memenuhi kebutuhan orang-orang yang terdampak, yang terjadi adalah gep-gepan dan polarisasinya terlalu jauh," ungkap dr Tirta di akun Instagram @dr.tirta, Jumat (16/7/2021).

Bagi masyarakat yang mampu, tentu mereka masih akan bisa bertahan sekalipun PPKM diperpanjang.

Namun, hal itu tentu tidak demikian bagi yang umumnya kurang mampu.

Terlebih, protokol kesehatan akan bisa dijalankan dengan disiplin bila masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya.

"Kalau mau protokolnya bagus, maka orang ini harus dapat uang dulu," kata dr. Tirta.

"Kalau pun uang nggak dapat, berarti mereka harus di lock di rumah. Kalau dilock di rumah berarti pemerintah harus nggak boleh itung-itungan sama rakyatnya," ujarnya.

Baca juga: Singgung Bansos Rp 300 Ribu hingga Wacana Perpanjangan PPKM, dr Tirta: Yang Enggak Punya Duit Diurus

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos PPKM Darurat BST Rp 300 Ribu, BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Diskon Token Listrik

Terkait gagasannya, dr.Tirta sudah mendiskusikannya dengan sejumlah pihak di pemerintahan.

Dokter sekaligus pengusaha nyentrik tersebut menyarankan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tak pelit mengeluarkan anggaran bila memang ingin memperpanjang PPKM Darurat.

"Saya sudah diskusi dengan beberapa staf dan instansi, memang solusi satu-satunya adalah jika Bu Sri Mulyani ingin mengedepankan PPKM Darurat selama tiga minggu lagi, maka kebutuhan warga yang terdampak PPKM Darurat itu harus diurus oleh negara," ujar dr. Tirta.

"Paling enggak diberikan kebutuhan pokoknya."

"Dan warga harus aktif mengawasi, jika ada warga yang tidak mendapatkan (bantuan) maka dibuatkan call center," pungkasnya.

Baca juga: Ayah di Tasikmalaya Maklumi Anaknya Pilih Dipenjara Dibanding Bayar Denda PPKM: Sedih tapi Bangga