PPKM Darurat
PPKM Darurat Diperpanjang, Muhadjir Effendy: Bansos Tidak Mungkin Ditanggung Negara Sendiri
Muhadjir Effendy menyampaikan pemerintah telah memutuskan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.
Penulis: Rilo Pambudi
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021 mendatang.
Kabar tersebut disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy saat meninjau Hotel University Club UGM, Sleman, Jumat (16/9/2021).
Dilansir TribunWow.com, perpanjangan PPKM Darurat sampai akhir Juli telah diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli, Menko PMK Beberkan Skema Bansos untuk Masyarakat
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir dikutip dari Kompastv.
Muhadjir mengatakan, pemerintah sadar betul berbagai risiko dan konsekuensi diperpanjangnya kebijakan PPKM Darurat yang semestinya selesai 20 Juli 2021.
Namun, hal tersebut terpaksa harus dilakukan mengingat angka penularan Covid-19 belum mengalami penurunan.
"Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.
Baca juga: BREAKING NEWS - PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli, Ini Penjelasan Menko PMK
Baca juga: Cara Cek Mendapatkan Bansos PPKM Darurat, BST Rp 300 Ribu, BLT UMKM, hingga BLT Dana Desa
Terkait bansos, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri.
Pemerintah berharap semua pihak bisa saling gotong royong membantu warga lain yang membutuhkan.
"Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat," katanya
Muhadjir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling memberi dukungan satu sama lain.
"Saling membantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk sedekah masker," kata Muhadjir.
"Karena bagaimana pun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran (masyarakat) melulu tanpa upaya kita membantu mereka," pungkasnya.
Baca juga: Daftar Bansos yang Disalurkan Pemerintah saat PPKM Berlangsung, Termasuk Bantuan Stimulus Listrik
dr. Tirta: Bansos 300 Ribu per Bulan Bisa Buat Beli Apa?
Influencer sekaligus tenaga kesehatan dr. Tirta Mandira Hudhi mengajukan syarat jika pemerintah berencana memerpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dilansir TribunWow.com, dr Tirta menyebut pemerintah harus bersedia memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tak mampu jika ingin memerpanjang PPKM darurat sesuai isu yang beredar.
Menurut dia, bantuan sosial (bansos) senilai Rp 300 ribu per bulan pun tak cukup membantu masyarakat.
Hal itu diungkapkannya dalam acara DUA SISI tvOne, Kamis (15/7/2021).
"Kalau mau PPKM ya warga yang penghasilannya harian diurusin," kata dr Tirta.
"Kalau enggak nanti sakitnya kalau mereka kena Covid enggak punya uang untuk ngurus."
Baca juga: Sosok Didi Riyadi, Musisi yang Viral setelah Kirim Surat Terbuka ke Jokowi agar Tak Perpanjang PPKM
Ia kemudian menyinggung minimnya bansos yang diberikan pemerintah selama PPKM Darurat.
dr Tirta mengatakan bansos senilai Rp 300 ribu bahkan tak cukup memenuhi kebutuhan warga.
"Bansos 300 ribu per bulan bisa buat beli apa?," katanya.
"300 ribu per bulan itu 10 ribu per hari, buat beli nasi telur kalau anaknya dua gimana?"
"Saya pada waktu itu kan bilang saya support kalau sesuai narasi."
"Tapi kalau enggak sesuai narasi setelah dua minggu harus dievaluasi," lanjutnya.
dr Tirta menambahkan, banyak warga yang melanggar PPKM karena harus memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, kata dia, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan warga jika ingin PPKM kali ini berhasil.
"Masyarakat itu mau kok patuh, tapi kenapa mereka denial?"
"'Gue udah dua minggu, tiga minggu enggak dikasih makan'."
"Ujung-ujungnya mereka terpaksa keluar untuk cari makan."
Ia melanjutkan, pemerintah hanya memiliki dua pilihan jika ingin memerpanjang PPKM.
Satu di antaranya adalah berani meminta maaf saat pakar epidemiolog mengkritik penanganan Covid-19.
"Kalau ini mau sukses pilihannya ada dua, warga yang enggak ada duit diurus sama Kemensos," kata dr Tirta.
"Tapi kalau enggak bisa ngurus ya jangan PPKM."
"Harus terima paling dikritik sama ahli epidemiologi dan harus minta maaf."
"Pilihannya cuma dua itu, jangan di tengah-tengah, kalau cari aman enggak bisa," tandasnya. (TribunWow.com/Rilo/Tami)
